Perpres 116 tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri

Perpres 116 tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri adalah Peraturan Presiden yang baru setelah pembentukan kabinet pada tahun 2019. Perpres 116 tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri mencabut Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591).
PPDB tahun 2021
Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591).
PP 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
Bela Negara dalam PP 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan Warga Negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman.
Perpres 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024
Perpres 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024 melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diperlukan pengaturan mengenai kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.
Perpres 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Perpres 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove mencabut Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1), dan menyatakan tidak berlaku. Setelah melaksanakan tugasnya dalam rangka percepatan restorasi gambut akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 dengan target yang telah ditetapkan untuk diselesaikan.
Perpres 118 Tahun 2020 tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci
Perpres 118 Tahun 2020 tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci menyebutkan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk Rancang Bangun dan Peiekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri
PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri adalah Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara.
PP 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
PP 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi merupakan aturan kelanjutan dari ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan komprehensif. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi akan memberikan dasar hukum dan keterangan yang lebih jelas dan terupdate tentang nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat kita.
PP 74 tahun 2020 tentang LPI
PP 74 tahun 2020 tentang LPI adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 157 ayat (8), Pasal 158 ayat (7), Pasal 159 ayat (6), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166 ayat (10), dan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pengelola Investasi.
UU 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
UU 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengubah UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Penagihan Pajak dengan surat Paksa muncul karena peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat.
UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diubah dengan UU 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Perpres 7 tahun 2021 tentang RAN PE tahun 2020-2024
Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024 terbit mengawali tahun 2021 setelah pada akhir tahun 2020 Pemerintah membungkam sebuah ormas dan menjadikannya ormas terlarang karena hal tersebut dalam Perpres 7 tahun 2021 tentang RAN PE (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan) tahun 2020-2024.
Perpres 1 tahun 2021 tentang Pengelolaan Mikroorganisme
Apa itu Mikroorganisme?
UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan HAM diatur dengan UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dengan PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP ini adalah aturan pelaksanaan Pasal 57 UU 9 tahun 2018 tentang PNBP.
Berlangganan Berlaku