PP 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
jogloabang Kam, 12/05/2019 - 01:36

Perdagangan melalui sistem elektronik saat ini diatur dengan PP. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaran, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Tags
PP
Peraturan Pemerintah
PMSE
Perdagangan
Elektronik
transaksi
Perjanijan
Digital
Ekonomi
Bisnis
Keuangan
Transfer
2019
Jokowi
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan

UU 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan

02 Des, 2019
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan pada umumnya mengatur tentang kegiatan keantarikasaan. Hal-hal yang diatur UU Keantariksaan antara lain adalah kegiatan Keantariksaan; Penyelenggaraan Keantariksaan; pembinaan; Bandar Antariksa; Keamanan dan Keselamatan; penanggulangan benda jatuh Antariksa serta pencarian dan pertolongan antariksawan; pendaftaran; kerja sama internasional; tanggung jawab dan ganti rugi; asuransi, penjaminan, dan fasilitas; pelestarian lingkungan; pendanaan; peran serta masyarakat; dan sanksi.
UU 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
30 Nov, 2019
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan mendefinisikan bahwa Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
28 Nov, 2019
Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kekayaan alam berupa mineral dan batubaran adalah kekayaan yang tak terbarukan, memiliki nilai yang luar biasa tinggi, dan diperlukan oleh orang banyak. UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan Pertambangan Mineral sebagai pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
UU 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
28 Nov, 2019
Sampah adalah masalah besar, menjadi masalah nasional bahkan masalah universal. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Di tahun 2019 sekarang ini Kota Surabaya sudah mampu mengelola sampah menjadi energi listrik. Sampah plastik bisa menjadi aspal, dan masih dibutuhkan inovasi-inovasi lain tentang pengelolaan sampah agar menjadi sumberdaya yang bermanfaat.
UU 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Jokowi dan Petani, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
jogloabang Rab, 11/27/2019 - 19:04

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengatur tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

Tags
UU
Undang-Undang
Penyelenggaraan
Sistem
Pertanian
kehutanan
Perikanan
Agroindustri
Ekonomi
Bisnis
Pangan
Petani
Penyuluh
2006
SBY
UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakan
Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakan
jogloabang Rab, 11/27/2019 - 05:25

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakan menyebutkan bahwa erpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

Tags
UU
Undang-Undang
Perpustakaan
pendidikan
Pustakawan
Pemustaka
Karya
Penulis
Arsip
Hak Cipta
Naskah
2007
SBY
Permendikbud 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program SPAB
26 Nov, 2019
Bencana adalah bagian dari kehidupan yang tidak pernah disangka kehadirannya. Wilayah NKRI dengan beragam kekayaaan alamnya, pun memiliki potensi kebencanaan yang tidak boleh diremehkan, Kesiapsiagaan bencana mutlak selalu digenggam dan diberikan pemahamannya sedetil mungkin terhadap para peserta didik sejak usia dini.
Permendikbud 34 tahun 2019 tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor dan Impor Film
Permendikbud Nomor 34 tahun 2019 tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor dan Impor Film
jogloabang Sel, 11/26/2019 - 16:37

Pengedaran Film adalah pengedaran Film Indonesia dan Film impor untuk pertunjukan Film melalui layar lebar di bioskop, gedung pertunjukan nonbioskop, lapangan terbuka, penyiaran di televisi dan pemutaran melalui jaringan teknologi informatika. Pengedaran Film, Pertunjukan Film, Ekspor Film dan Impor Film ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan diamanatkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri.

Tags
Permendikbud
Peraturan Menteri
pendidikan
Kebudayaan
Perfilman
Film
Tata Edar
Pertunjukan
Sensor
Ekspor
Impor
2019
Permendikbud 41 tahun 2019 tentang Pengarsipan Film
26 Nov, 2019
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dalam BAB III Kegiatan Perilman dan Usaha Perfilman, Bagian Kedelapan Pengarsipan Film, Pasal 38 Ayat (6) mengamanatkan bahwa Pengarsipan Film diatur dengan Peraturan Menteri. Maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 tahun 2019 tentang Pengarsipan Film.
UU 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
24 Nov, 2019
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan PNBP, khususnya perbaikan tata kelola PNBP untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kepres 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional
23 Nov, 2019
Hari Guru Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 25 November. Tanggal 25 November adalah hari ulang tahun PGRI, atau Persatuan Guru Republik Indonesia, yaitu organisasi besar yang menghimpun profesi guru-guru di seluruh Indonesia. Sejarah PGRI diawali dengan sebuah Kongres besar, Kongres Guru Indonesia yang diselenggarakan setelah proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 24 - 25 November 1945 di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sejak hari itu gelora semangat lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia selalu diperingati setiap tanggal 25 November.
UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
23 Nov, 2019
Kekuasaan Kehakiman menjadi satu bab tersendiri dalam UUD NRI 1945 yaitu BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Terdiri dari Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, bunyi Pasal 24 Ayat (2).
PP 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan
PP 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan
jogloabang Sab, 11/23/2019 - 04:30

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tags
PP
Peraturan Pemerintah
2019
Jokowi
BNPT
kesiapsiagaan nasional
kontra radikalisme
deradikalisasi
UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
jogloabang Sab, 11/23/2019 - 02:01

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Tempat penyimpanan uang negara disebut Kas Negara digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Tags
UU
Undang-Undang
Keuangan
Negara
Perbendaharaan Negara
Ekonomi
Akuntansi
2004
Megawati Soekarnoputri
UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
22 Nov, 2019
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memang harus dicegah dan dihapuskan. Negara hadir dalam hal ini dengan menyusun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga pada kenyataannya memang menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga banyak terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.
Berlangganan Berlaku