Kemenpora mendapatkan update SOTK dengan diterbitkannya Peraturan Presiden baru tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Update tersebut ada di dalam Perpres 106 tahun 2020 tentang Kemenpora. Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mencabut Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101), dan dinyatakan tidak berlaku.

Perpres 107 tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian mencabut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142).

Presiden Joko Widodo memandang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN masih dapat dioptimalkan kerjanya. Sehingga Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 108 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN. Ada 17 perubahan dalam Perpres 108 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN, ada yang menghapus dan menambah dengan menyisipkan. Tugas-Tugas Komite dan Satgas COVID-19 pun mengalami perubahan.

Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya. Demikian definisi Restorasi Sosial dalam Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial.

LKS dalam termin pekerjaan sosial adalah kepanjangan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial. LKS diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS adalah pelaksanaan dari Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Sosial.

Perpres 103 tahun 2020 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Pembangunan dalam rangka mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional terbit untuk mengoptimalkan peran lembaga keuangan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2000 tentang Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah N

Undang-Undang tentang Bea Meterai diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. UU 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai mencabut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Perpres 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan turunan dari UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30 tahun 2002 tentang KPK, yang bunyinya sebagai berikut:

PP 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan aturan pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 61, Pasal 62 Ayat (7), dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PP 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP adalah aturan pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 19 Ayat (3), Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, Dan Pasal 46 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mencabut 3 Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu:

Permendikbud 38 tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 kembali diubah untuk yang ketigakalinya dengan Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Perubahan ketiga ini mengatur tentang penambahan jangka waktu bantuan langsung tunai Desa. Tentu saja karena perkembangan yang ada dalam menghadapi Pandemi COVID-19 yang berlarut-larut dan berkepanjangan. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:

Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 adalah Lampiran Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Permendesa 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 memiliki tujuan untuk memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diterbitkan Kementerian Desa pada bulan September 2020. Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 masih diwarnai dengan perbaikan dampak Pandemi COVID-19. Permendesa ini mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Hal yang cukup menggembirakan adalah masuknya SDGs ke Desa sebagai pedoman umum pelaksanaan dana desa tahun 2021.