PP 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KEK

PP Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK diganti. PP 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KEK menggantikan PP yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
PP 12 tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan KEK
PP 12 tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783).
Permenag 5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi
Permenag 5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi melalui Pelaksanaan Mata Kulian Agama yang harus memenuhi Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama. Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi adalah pendidikan untuk membentuk mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai ajaran agama, cinta tanah air, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Permenag 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter
Permenag 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter bertujuan meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.
PP 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
PP 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. PP ini memiliki perjalanan yang cukup panjang, untuk dapat meyakinkan bahwa Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan Akomodasi yang Layak, tidak seperti selama ini.
Permenkes 75 tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan
Permenkes 75 tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan memiliki tujuan untuk memberikan panduan kepada pelaku Penanggulangan Krisis Kesehatan di tingkat daerah dan pusat, agar terselenggara sistem Penanggulangan Krisis Kesehatan yang terkoordinasi, terencana, terpadu, dan menyeluruh guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak permasalahan kesehatan.
Permendag 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba
Waralaba di Indonesia diatur dengan Permendag 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Penyelenggaraan Waralaba harus didasarkan pada Perjanjian Waralaba yang dibuat antara para pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung
Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung adalah Peraturan Menteri yang mengatur distribusi penjualan secara langsung baik yang dilakukan secara Single Level Marketing ataupun Multi Level Marketing (MLM). Penjualan Langsung secara Multi Tingkat (Multi Level Marketing) adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen.
Penilaian Tren Pertumbuhan Anak
Penilaian Tren Pertumbuhan Anak ada dalam BAB III Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Adapun isi BAB 3 Lampiran Permenkes tentang Standar Antropometri Anak adalah sebagai berikut:
Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak ada dalam Lampiran Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak yang memuat tentang Standar Antropometri Pertumbuhan Anak (GPA) yang terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Berat Badan menurut Tinggi Badan BB/TB), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U).
Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak
Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak karena perlu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan program perbaikan gizi masyarakat.
Permenkes 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit karena perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Permenkes 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
PP 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
PP 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka diperlukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk upaya persebaran jenis-jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah penjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dalam UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah sejalan dengan: Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".
UU 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
UU 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan permasalahan lanjut usia, sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan.
PP 5 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan
PP 5 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan adalah aturan pelaksanaan amanat dari UU 7 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Perdagangan. Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan. Data dan/atau informasi Perdagangan minimalnya memuat data dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
Berlangganan Berlaku