Perpres 69 tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jogloabang Jum, 11/01/2019 - 00:34

Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2019.

UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Kementerian Negara atau Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri Negara atau Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Urusan Pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Kementerian adalah pembentukan Kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji. Kementerian Negara diatur dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Perpres 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jogloabang Kam, 10/31/2019 - 14:17

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditata kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perpres 75 tahun 2019 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan jogloabang Rab, 10/30/2019 - 23:44

Besaran iuran BPJS akan naik per 1 Januari 2020. Besaran iuran BPJS tersebut naik karena adanya Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan Iuran BPJS ditegaskan dalam Pasal 34 Perpres 75 tahun 2019 yaitu untuk Kelas I sebesar Rp.160.000,00/orang/bulan, Kelas II sebesar Rp.110.000,00/orang/bulan dan Kelas III sebesar Rp.42.000,00/orang/bulan.

Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Perpres 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019 - 2024
Susunan Kabinet Indonesia Maju telah diumumkan. Pengumuman disampaikan Presiden Jokowi di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2019. Ada perubahan dalam susunan kabinet. Tugas dan Fungsi Kementerian Negara pun diperbaharui dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 - 2024. Tugas dan Fungsi Kementerian Kabinet Indonesia Maju Periode tahun 2019 - 2024 dituangkan dalam sebuah Peraturan Presiden.
Permen PPPA 12 tahun 2019 tentang Pedoman Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.
UU 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran jogloabang Sel, 10/29/2019 - 03:56

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran disebutkan bahwa Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Praktik Keinsinyuran adalah penyelenggaraan kegiatan Keinsinyuran. Dan Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Keinsinyuran.

UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jogloabang Sen, 10/28/2019 - 18:29

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengganti dan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

UU 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah pengakuan sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.
Permen Keuangan 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah jogloabang Jum, 10/25/2019 - 23:26

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah mencabut dan tidak memberlakukan ketentuan mengenai DID dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018. Ketentuan tersebut mengenai mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Dana Insentif Daerah.

Perpres 65 tahun 2019 tentang Tunjangan dan Fasilitas Dubes, PNS, TNI, dan Polri di Luar Negeri
Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas Bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
UU 20 tahun 2019 tentang APBN tahun Anggaran 2020 jogloabang Jum, 10/25/2019 - 15:18

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2020 disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2020 diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019.

UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.
PP 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jogloabang Kam, 10/24/2019 - 11:55

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memerlukan aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jogloabang Kam, 10/24/2019 - 04:36

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Berlangganan Berlaku