PP 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

PP 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dalam penjelasannya mengatakan bahwa Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membawa konsekuensi yuridis terhadap beberapa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Salah satu peraturan pelaksanaan yang perlu disesuaikan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
Perpres 103 tahun 2020 tentang Jaminan atas Pembiayaan Pembangunan
Perpres 103 tahun 2020 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Pembangunan dalam rangka mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional terbit untuk mengoptimalkan peran lembaga keuangan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
PP 61 tahun 2000 tentang Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2000 tentang Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah N
PP 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
PP 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP adalah aturan pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 19 Ayat (3), Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, Dan Pasal 46 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mencabut 3 Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu:
PP 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (ULD Ketenagakerjaan) adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan. ULD Ketenagakerjaan diatur dengan PP 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Selanjutnya lebih enak disebut PP ULD Ketenagakerjaan.
Ini Perbedaan Asuransi Mobil All Risk dan TLO Sekaligus Cara Klaimnya
Bagi para pemilik mobil ataupun yang merencanakan akan memiliki mobil baru ada baiknya menyimak pengertian tentang Perbedaan Asuransi Mobil All Risk dan TLO sekaligus cara klaimnya. Mendaftar Asuransi memang sangat mudah, tinggal modal duit. Namun bagaimana ketika mobil mengalami masalah, cara klaim asuransi mobil all risk dan TLO adalah hal penting yang patut diketahui nasabah.
PP 48 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 81 tahun 2015
PP 48 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 81 tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) memiliki maksud untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang lebih elisien, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Ibu Rumah Tangga Bisa Mengembangkan Dana Mulai dari Rp100 Ribu
Kesempatan menarik dan terbuka bagi semua ibu rumah tangga seperti saya. Mengembangkan dana mulai dari Rp100 ribu dengan menggunakan manfaat ekonomi dari imbal jasa keuangan lewat perusahaan Financial Technology (Fintech). Mengapa harus perusahaan fintech? Sebab mereka para pegiat ekonomi kreatif yang profesional dan tentu saja kita pilih yang memiliki izin resmi dari Pemerintah. Izin resmi pemerintah yang terjamin dan aman sekarang ini dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Merekalah yang menentukan kebijakan dalam hal perusahaan-perusahaan finansial, dan terus mengawasinya.
Transaksi Digital Meningkat Hingga Dua Kali Lipat - Apa Hubungannya dengan Kejahatan Siber?
Transaksi digital dan kejahatan siber di masa Pandemi dua-duanya meningkat. Semenjak pembatasan sosial diberlakukan akibat merebaknya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, aktivitas sehari-hari beralih menjadi online. Tak hanya berkomunikasi saja yang dilakukan secara virtual, pekerjaan pun beralih melalui dunia maya. Semua pekerja di dunia dituntut untuk bekerja melalui platform digital seperti Skype dan Zoom untuk menghindari interaksi secara langsung. Proses pendidikan pun mengikuti transisi ini.
Kiat Mendapatkan Pinjaman Online Agar Cepat Cair
Kiat mendapatkan Pinjaman Online agar cepat cair dan aman menjadi idaman disaat ekonomi lockdown seperti saat pandemi ini meski OJK memiliki ratusan daftar perusahaan Fintech, tidak mudah mendapatkan fasilitas pinjaman melalui online tanpa mengetahui kiat-kiatnya. Mengapa? karena bagaimanapun pinjaman online yang aman membutuhkan kepercayaan (trust) diantara keduabelah pihak yang melakukan transaksi dan perjanjian.
PP 43 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN
Pemerintah mengubah PP 23 tahun 2020 dengan PP 43 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
Permenkeu 90 tahun 2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan
Permenkeu 90 tahun 2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang memberi maupun menerima bantuan atau sumbangan, serta harta hibahan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 dan ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Permenkeu 65 tahun 2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai
Aturan mengenai bentuk, ukuran dan warna benda meterai diperbaharui Kementerian Keuangan pada tahun 2014 dengan Permenkeu 65 tahun 2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai mulai diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 2014.
PP 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam rangka Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.
Perpres 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja
Presiden Jokowi melakukan penyesuaian Program Kartu Prakerja sebagai bagian dari bantuan sosial untuk penanggulangan COVID-19. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam Perpres 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Alasan penyesuaian lainnya adalah untuk memperbaki tata kelola dan pengembangan Program Kartu Prakerja.
Permenkeu 65 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin UMKM untuk PEN
Permenkeu 65 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional mengatur tentang Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diberikan kepada Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin bersumber dari APBN. Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
Berlangganan Bisnis