Pagebluk atau pandemi wabah COVID-19 menghancurkan berbagai sendi kehidupan, utamanya ekonomi sektor industri. Pemerintah merespon dengan Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona. Sebagai negara miskin tentunya kita tidak bisa iri dengan Amerika Serikat yang mengeluarkan 2 Trilyun USD untuk merespon pandemi COVID-19. Kesehatan memang mahal harganya, semoga kita semua dikaruniai kesehatan segera terhindar dari Wabah Corona.

PP 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PP Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK diganti. PP 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KEK menggantikan PP yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

PP 12 tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783).

Waralaba di Indonesia diatur dengan Permendag 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Penyelenggaraan Waralaba harus didasarkan pada Perjanjian Waralaba yang dibuat antara para pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.

Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung adalah Peraturan Menteri yang mengatur distribusi penjualan secara langsung baik yang dilakukan secara Single Level Marketing ataupun Multi Level Marketing (MLM). Penjualan Langsung secara Multi Tingkat (Multi Level Marketing) adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen.

PP 5 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan adalah aturan pelaksanaan amanat dari UU 7 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Perdagangan. Sistem Informasi Perdagangan merupakan tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi guna mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan. Kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Perdagangan termasuk di dalamnya melakukan penyimpanan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan.

UU 9 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang adalah penyempurnaan beberapa kelemahan di lapangan yang sangat menghambat perkembangan Resi Gudang, di antaranya adalah dengan tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan (mishandling) sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang.

UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dibuat untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang, dibutuhkan Sistem Resi Gudang sebagai salah satu instrumen pembiayaan. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang memberikan landasan hukum yang kuat agar penyelenggaraan Sistem Resi Gudang berjalan lancar, tertib, dan teratur serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan dalam Sistem Resi Gudang.

PP 11 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan untuk meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi, penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, dan penjaminan Sistem Resi Gudang.

PP 43 tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa urutan langkah-langkah Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN adalah pengkajian, penyusunan rancangan perubahan bentuk badan hukum, pengumuman, persetujuan RUPS/Menteri, dan kemudian diusulkan kepada Presiden disertai rancangan peraturan pemerintah.

Pemerintah menerbitkan PP 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Perpres 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mencabut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan menyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PP 90 tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek telah diterbitkan dan mencabut PP 7 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek, PP 51 tahun 2007 Indikasi-Geografis, PERPRES 20 tahun 2005 Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek.

PP 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mencabut PP 28 tahun 2004 tentang Kemanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424).