Prinsip dan Tata Cara Produksi Kopi Luwak

Lampiran Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan.
Kopi Luwak
Kopi Luwak, Kolaborasi antara Manusia, Kopi dan Luwak
Juknis Pengadaan Barang dan Jasa BOS
Mekanisme Pembelian, Pengadaan Barang dan Jasa BOS 2018 ada dalam Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang berlaku sejak tanggal 19 Januari 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017
Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Jakarta pada tanggal 22 September 2017
UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan pada tanggal 22 November 2017 oleh Presiden Joko Widodo
Perka LKPP No. 22/2015, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Peraturan Kepala LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Perka LKPP Nomor 22 tahun 2015 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2015 Oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan diundangkan tanggal 8 Oktober 2015 dalam Berita Negara tahun 2015 Nomor 1506.
UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.
Dasar Hukum Mendirikan BUM Desa
Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa adalah sebuah kesempatan yang membuka lebar Desa untuk bergerak dalam bidang ekonomi secara mandiri. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sudah saatnya dengan BUMDesa ini desa-desa bisa bergerak dalam bidang ekonomi secara mandiri untuk memakmurkan desanya sendiri-sendiri.
Perhatikan Hal Penting Ini Sebelum Melakukan Transaksi Online
Ingin mencoba belanja di toko online melalui internet seperti yang saat ini diminati banyak orang? Tentu saja anda juga pasti bisa melakukannya. Untuk berbelanja online barang yang anda butuhkan, anda hanya memerlukan gadget atau computer yang terhubung dengan internet untuk mencari kemudian memesan barang yang anda inginkan melalui toko yang ada di sana. Selain mudah dan praktis, belanja online juga akan terasa menyenangkan bila anda mendapatkan barang yang anda cari dan benar-benar anda butuhkan apalagi jika harga yang ditawarkan adalah harga yang bersahabat.
Berlangganan Bisnis