PP 83 tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa

PP 83 tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa adalah aturan Pelaksanaan UU 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa.
UU 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
Asuransi terbagi dua yaitu asuransi umum dan asuransi syariah. Asuransi Syariah menggunakan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Urusan Asuransi ini diatur dengan sebuah undang-undang karena memiliki nilai-nilai penting dan menyangkut banyak pihak. Undang-Undang asuransi terbaru tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur tentang:
UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Perencanaan pembangunan nasional menjadi biang dari berbagai permasalahan nasional. Tanpa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terintegrasi, Pembangunan Nasional hanyalah lelucon belaka. Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
UU 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Era Industri selalu berkembang dan membutuhkan jenis-jenis pekerjaan dan perusahaan yang berbeda. berbeda perilaku, mekanisme, permodalan hingga jenis-jenis kerjasamanya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
PP 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Perdagangan melalui sistem elektronik saat ini diatur dengan PP. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaran, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
UU 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan pada umumnya mengatur tentang kegiatan keantarikasaan. Hal-hal yang diatur UU Keantariksaan antara lain adalah kegiatan Keantariksaan; Penyelenggaraan Keantariksaan; pembinaan; Bandar Antariksa; Keamanan dan Keselamatan; penanggulangan benda jatuh Antariksa serta pencarian dan pertolongan antariksawan; pendaftaran; kerja sama internasional; tanggung jawab dan ganti rugi; asuransi, penjaminan, dan fasilitas; pelestarian lingkungan; pendanaan; peran serta masyarakat; dan sanksi.
UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kekayaan alam berupa mineral dan batubaran adalah kekayaan yang tak terbarukan, memiliki nilai yang luar biasa tinggi, dan diperlukan oleh orang banyak. UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan Pertambangan Mineral sebagai pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
Permendikbud 34 tahun 2019 tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor dan Impor Film
Pengedaran Film adalah pengedaran Film Indonesia dan Film impor untuk pertunjukan Film melalui layar lebar di bioskop, gedung pertunjukan nonbioskop, lapangan terbuka, penyiaran di televisi dan pemutaran melalui jaringan teknologi informatika. Pengedaran Film, Pertunjukan Film, Ekspor Film dan Impor Film ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan diamanatkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri.
UU 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan PNBP, khususnya perbaikan tata kelola PNBP untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
UU 19 tahun 2003 tentang BUMN
Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional dalam demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara berperan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional menuju kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara memerlukan pengurusan dan pengawasan secara profesional. Peraturan perundang-undangan sebelum ini yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu dibentuk Undang-Undang baru tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Tenaga listrik sangat bermanfaat namun juga dapat membahayakan, oleh karena itu perlu diatur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diperlukan untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.
UU 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mendefinisikan bahwa Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
Peraturan LKPP 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah amanat ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut tentang kelembagaan pengadaan barang/jasa. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah yang kita kenal dengan LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Sebagaimana kita ketahui bahwa Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa telah diperbaharui dengan Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan telah diundangkan pada tanggal 13 November 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455.
Peraturan LKPP 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara PBJ di Desa
Pengadaan Barang/Jasa di Desa atau Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Pengadaan Barang / Jasa di Desa saat ini memiliki Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang diterbitkan oleh LKPP, yaitu Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Peraturan Lembaga. Yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
UU 38 tahun 2009 tentang Pos
Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Pos diatur dengan UU 38 tahun 2009 tentang Pos. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos mencabut Undang-Undang 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276), karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
Berlangganan Bisnis