Permenaker 10/2019, Tata Cara Pemberian Izin P3MI

Permenaker 10/2019, Tata Cara Pemberian Izin P3MI

16 Jul, 2019
Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah ditetapkan oleh Menaker M. Hanif Dhakiri pada tanggal 28 Juni 2019. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ini diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 730 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ri pada tanggal 2 Juli 2019 di Jakarta.
Permenpar 5/2017, Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran
Permenpar 5/2017 tentang Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran
jogloabang Sab, 07/13/2019 - 05:02

Kementrian Pariwisata menerbitkan Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran. Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran ini dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran.

Tags
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pariwisata
Permenpar
Pedoman
MICE
EO
Destinasi
Pertemuan
Perjalanan Insentif
Konvensi
Pameran
2017
UU 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
12 Jul, 2019
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi disahkan Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 September 2014. UU 21/2014 tentang Panas Bumi di berlakukan dan diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 17 September 2014 di Jakarta dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217. Dan Penjelasan Atas UU 21/2014 tentang Panas Bumi dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585.
PermenLHK P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan
PermenLHK P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan
jogloabang Kam, 07/11/2019 - 19:23

Peraturan Menteri tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan diterbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri LHK Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan ditandatangani Menteri LHK Siti Nurbaya pada tanggal 14 Januari 2019.

Tags
Peraturan Menteri
PermenLHK
Lingkungan Hidup
kehutanan
Izin Industri
Izin
Hasil Hutan
2019
Permenkeu No 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap
07 Jul, 2019
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 1 April 2019 menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap. Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 358 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 April 2019 di Jakarta.
PP No 24 Tahun 2018, Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
06 Jul, 2019
Pada tanggal 21 Juni 2018 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 21 Juni 2018 di Jakarta.
Pedoman Swakelola Tipe IV
01 Jul, 2019
Pedoman Swakelola Tipe IV tentang Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan, Serah Terima Hasil Pekerjaan, Swakelola Tipe IV dalam tulisan ini bersumber dari Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerbitkan peraturan tentang Pedoman Swakelola. Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola ini bernomor 8 Tahun 2018.
Pedoman Swakelola Tipe III
Pedoman Swakelola tentang Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan, Serah Terima Hasil Pekerjaan, Swakelola Tipe III
jogloabang Sen, 07/01/2019 - 14:39

Pedoman Swakelola Tipe III tentang Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan, Serah Terima Hasil Pekerjaan, Swakelola Tipe III dalam tulisan ini bersumber dari Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerbitkan peraturan tentang Pedoman Swakelola. Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola ini bernomor 8 Tahun 2018.

Tags
Peraturan Lembaga
Peraturan LKPP
Pedoman
Pedoman Swakelola
Swakelola
PBJ
PBJ Pemerintah
Administrasi
Pemerintah
Ormas
Pedoman Swakelola Tipe II
01 Jul, 2019
Pedoman Swakelola Tipe II tentang Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan, Serah Terima Hasil Pekerjaan, Swakelola Tipe II dalam tulisan ini bersumber dari Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerbitkan peraturan tentang Pedoman Swakelola. Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola ini bernomor 8 Tahun 2018.
Pedoman Swakelola Tipe I
Pedoman Swakelola Tipe I
jogloabang Sen, 07/01/2019 - 12:31

Pedoman Swakelola tentang Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan, Serah Terima Hasil Pekerjaan, Swakelola Tipe I dalam tulisan ini bersumber dari Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerbitkan peraturan tentang Pedoman Swakelola. Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola ini bernomor 8 Tahun 2018.

Tags
Peraturan Lembaga
Peraturan LKPP
Pedoman Swakelola
Swakelola Tipe I
Administrasi
PBJ
Pemerintah
Perencanaan Pengadaan, PerLKPP 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
Perencanaan Pengadaan, PerLKPP No 8 Th 2018 tentang Pedoman Swakelola
jogloabang Sen, 07/01/2019 - 11:40

Pedoman Swakelola tentang perencanaan pengadaan dalam tulisan ini bersumber dari Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerbitkan peraturan tentang Pedoman Swakelola. Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola ini bernomor 8 Tahun 2018.

Tags
Peraturan Lembaga
Peraturan LKPP
Perencanaan Pengadaan
Pedoman Swakelola
Tipe Swakelola
Administrasi
Pemerintah
Pengadaan Barang dan Jasa
Pedoman Swakelola, Lampiran Peraturan LKPP No 8 Tahun 2018
Pedoman Swakelola, Lampiran Peraturan LKPP No 8 Tahun 2018
jogloabang Sen, 07/01/2019 - 02:55

Pedoman Swakelola dalam tulisan ini bersumber dari Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerbitkan peraturan tentang Pedoman Swakelola. Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola ini bernomor 8 Tahun 2018.

Tags
Pedoman Swakelola
Peraturan Lembaga
Peraturan LKPP
PBJ
Pengadaan Barang dan Jasa
Tipe Swakelola
Peraturan LKPP No 8 Tahun 2018, Pedoman Swakelola
01 Jul, 2019
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturantentang Pedoman Swakelola. Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola ini bernomor 8 Tahun 2018. Pedoman Swakelola LKPP ditandatangani Kepala LKPP Agus Prabowo pada tanggal 8 Juni 2018 dan berlaku setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 8 Juni 2018 di Jakarta. Mulai tanggal itulah Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola mulai diberlakukan.
Perpres 44 Tahun 2018, Indonesia National Single Window
25 Jun, 2019
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window pada tanggal 31 Mei 2018. Kemudian Perpres 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window tersebut diberlakukan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 31 Mei 2018 di Jakarta.
Perpres 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia
Perpres 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia
jogloabang Sel, 06/25/2019 - 16:21

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Mei 2019, berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 99 pada tanggal 16 Mei 2019 di Jakarta.

Tags
Peraturan Presiden
Perpres
2019
Pariwisata
Penanaman Modal
Luar Negeri
Kampanye
Branding
UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
23 Jun, 2019
Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada tanggal 26 April 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 29 April 2019. Dasar hukum UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berlangganan Bisnis