Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran jogloabang Sab, 06/22/2019 - 12:28

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran ditetapkan Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 22 April 2019 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 492 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana pada 8 Mei 2019 di Jakarta.

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah, BOS 2019 jogloabang Jum, 06/21/2019 - 20:36

Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah, adalah Lampiran II dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler adalah perubahan tentang Ketentuan Lampiran I Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler. Sementara Lampiran II Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Regulermasih dipergunakan.

Permenkumham 8 Tahun 2018, Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah jogloabang Sen, 06/17/2019 - 16:42

Biaya jasa hukum untuk pendirian PT bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur standarnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Permenkumham Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Permenkumham No 8 Tahun 2018 ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 15 Maret 2018 dan diundangkan oelh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 397 pada tanggal 20 Maret 2018 di Jakarta.

Permentan 5 Tahun 2019, Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Permentan No. 5/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian ditandatangani Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman pada 14 Januari 2019 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumkam Widodo Ekatjahjana pada tanggal 17 Januari 2019.
Permentan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah
Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10 2011 tentang Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.
PBI 20/2/PBI/2018, Perubahan Atas PBI Nomor 19/7/PBI/2017, Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia
Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia (BI) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter menganggap perlu penyesuaian pengaturan terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia. Pada 1 Maret 2018, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo telah menandatangani Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan Keluar Daerah Pabean Indonesia.
Permenkeu No 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto
Permenkeu Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto
Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi dan Hiu Martil
Kementrian Kelautan dan Perikanan melanjutkan kembali Pelarangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Larangan Ekspor Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) hingga 31 Desember 2018 diteken oleh Menteri Susi Pudjiastuti pada tanggal 23 Januari 2018.
Perpres 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
Peraturan Presiden tentang SNKI tersebut adalah Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 1 September 2016
UU 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
Buku, Sistem Perbukuan memiliki payung hukum, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2017
Biologi Luwak, dan Perilaku Luwak jogloabang Jum, 02/16/2018 - 18:41
Dalam BAB II Lampiran Permentan Luwak No. 37/Permentan/KB.120/6/2015, Biologi Luwak dan Perilaku Luwak menjadi bahasan tersendiri
Prinsip dan Tata Cara Produksi Kopi Luwak jogloabang Jum, 02/16/2018 - 17:45
Lampiran Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan.
Kopi Luwak
Kopi Luwak, Kolaborasi antara Manusia, Kopi dan Luwak
Juknis Pengadaan Barang dan Jasa BOS
Mekanisme Pembelian, Pengadaan Barang dan Jasa BOS 2018 ada dalam Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang berlaku sejak tanggal 19 Januari 2018
Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017
Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha jogloabang Sel, 01/30/2018 - 21:26
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Jakarta pada tanggal 22 September 2017
Berlangganan Bisnis