Perda Jateng 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah

Apa itu Desa Wisata? Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat. Selama ini belum ada dasar yang jelas tentang Desa Wisata dan Pemberdayaan Desa Wisata.
PP 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791) pasal 256 ayat (7) mengamanatkan pengaturan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Peraturan Pemerintah.
UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.
UU 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 tentang Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU
UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Maret 2015 di Jakarta mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 dan Penjelasan Atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Guber
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Penyelenggaraan Pemerintahan diatur dengan sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. UU 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional. Untuk percepatan pembangunan diperlukan penyediaan tanah untuk lokasi pembangunan. Penyediaan Tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Keduanya adalah hal penting dalam percepatan pembangunan, untuk itu diatur dengan berbagai kebijakan, salah satunya adalah dengan Peraturan Presiden untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
Permendesa PDTT 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi
Pola usaha pokok transmigrasi adalah kegiatan usaha transmigran yang dikembangkan di kawasan transmigrasi sesuai dengan potensi daerah serta bakat dan kemampuan transmigran, meliputi kegiatan usaha primer, kegiatan usaha sekunder, dan kegiatan usaha tersier. Kegiatan Usaha Primer adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka menghasilkan bahan baku.
Kepmen PUPR 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak
Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang diperoleh melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi ditetapkan oleh Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono pada tanggal 18 Juni 2019. Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 ini menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2019 dan 2020 dikelompokkan berdasarkan wilayah.
Permen PUPR 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi MBR
Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono menetapkan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang akan berlaku pada bulan Oktober 2019, pada tanggal 1 Juli 2019 di Jakarta. Kriteria MBR dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi MBR dituangkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa
Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa adalah acuan perencanaan, penentuan spesifikasi teknis dan perhitungan standar harga satuan untuk pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya di desa.
Perpres 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
Pedoman Organisasi Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Presiden. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) pasal 35 Pedoman Organisasi Rumah Sakit perlu ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Perbup Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tata cara pemilihan Kepala Desa diatur dengan peraturan Bupati.
Perda Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Perbup Boyolali 21 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diatur hingga dengan Peraturan Bupati. Setelah Daerah menyusun Peraturan Daerah maka Bupati menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Dengan Peraturan Bupati ini maka Pemilihan Kepala Desa dapat memilih untuk menggunakan E-Voting seperti yang dilakukan di Kabupaten Boyolali, pada saat Pilkades Serentak. Untuk itulah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa bisa menjadi referensi untuk dipelajari.
Perda Boyolali 8/2017 tentang Perubahan Atas Perda 11/2015 tentang Pilkades
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Berlangganan Daerah