Permendagri 84 tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa

SOTK Desa diatur dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang SOTK Desa diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 6. Permendagri SOTK Desa menuntut aturan dari Bupati/Walikota tentang penetapan SOTK Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa selambat-lambatnya harus ada satu tahun sejak Permendagri 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa diundangkan pada 5 Januari 2016.
Permendikbud No 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018
Pada 6 Februari 2018 di Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menandatangani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018.
Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 tentang Juknis Penggunaan BOP PAUD 2018
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018
SKB 4 Menteri, Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa
SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa
Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian ditetapkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 11 Januari 2018 dan diundangkan pada 17 Januari 2018 oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122.
Ketentuan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018
Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bidang Pembangunan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bidang Pembangunan Desa
Tujuan dan Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018
Tujuan dan Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permendesa PDTT 19 tahun 2017.
Landasan Hukum Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018
Landasan Hukum dan Ketentuan Umum dalam Permendesa No 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018
Tata Cara Pengalokasian dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Perubahan Rincian Dana Desa 2018, Permenkeu 226/PMK.07/2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada 29 Desember 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1971 tanggal 29 Desember 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Widodo Ekatjahjana.
Tahapan Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017
Peraturan Baru tentang Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Permendesa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
PP 45 Tahun 2017, Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Laporan Kepala Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1099 pada 29 Juli 2016
Berlangganan Daerah