Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada bulan Nopember 2015 menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 ini sekaligus mencabut Permendesa PDTTrans Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
Peraturan Daerah tentang Produk Hukum di Desa suryaden Rab, 03/02/2016 - 20:38

Undang-undang Desa atau Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa banyak sekali perubahan, salah satunya terhadap peraturan daerah tentang produk hukum di desa. Sehingga Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi semangat dan substansinya tentang Produk Hukum di Desa perlu disesuaikan kembali dan salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa.

Pedoman Pelaksanaan Dana transfer ke Desa di Wonosobo
Sebagai gambaran bahwa memang benar untuk melakukan implementasi UU Desa, Kabupaten harus menyiapkan ubo rampe seperti peraturan bupati yang mengatur tata cara pengalokasian, tata cara penetapan dan pembagian besaran dana desa hingga aturan-aturan yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Desa agar dapat melaksanakan implementasi UU Desa dan menggunakan dana desa pada arah yang benar dan terkoordinasi dengan pemerintah di atasnya.
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
Update tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa di sini : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa suryaden Sab, 01/24/2015 - 04:36

Pada 31 Desember 2014 Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Jenis Peraturan yang diatur di Permendagri 111 tahun 2014 ini adalah tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan di Desa tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 tetap dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berlangganan Daerah