UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jogloabang Jum, 01/24/2020 - 13:51

Administrasi Kependudukan dalam UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasileya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Naskah Awal UUD 1945

Naskah awal UUD 1945 adalah dokumen sejarah bangsa yang patut diingat sebagai bagian dari pendidikan bangsa. Sebagai bagian memori bangsa yang tetap patut untuk diabadikan tentang bagaimana para founding fathers Negara mengukir cita-cita negara dalam sebuah bentuk tatanan dan idaman.
PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat jogloabang Sab, 01/18/2020 - 03:32

PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah aturan pelaksanaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam perjalanannya diubah dengan PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

UU 11 tahun 2008 tentang ITE jogloabang Sab, 11/16/2019 - 06:51

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih dikenal dengan UU ITE adalah Undang-Undang yang selalu bikin heboh, karena menggarap sesuatu yang bikin onar, dan memiliki resonansi tinggi karena menyentuh ranah digital dan sosial media. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dalam perjalanannya mengalam perubahan yaitu diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia yang jumlahnya puluhan ribu memiliki nilai yang luar biasa sehingga pengelolaannya perlu diatur dengan Undang-Undang.
UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jogloabang Kam, 10/24/2019 - 04:36

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Jakarta. UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Bambang Kesowo, Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Penjelasan atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di tempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.
UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pada tanggal 27 Desember 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002 oleh Bambang Kesowo, Mensesneg pada waktu itu dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Penjelasan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan
Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Perikanan memiliki Undang-Undang tersendiri.
PP 32/2013 tentang Perubahan Atas PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Standar Nasional Pendidikan 2005 diubah pada tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP 32/2013 tentang Perubahan Atas PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Mei 2013.
PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Nasional Pendididikan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Permensos 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Pedoman Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Permensos 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diperlukan adanya standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
Permendikbud 3 tahun 2019 tentang Juknis BOS 2019 jogloabang Sel, 06/11/2019 - 05:03

STATUS: Lampiran Juknis BOS 2019 Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler TIDAK BERLAKU dan diubah ke Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS 2019

Petunjuk Teknis - Juknis BOS 2019 - Bantuan Operasional Sekolah Reguler 2019 dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Berlangganan Diubah