Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak

Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak adalah buku yang cukup bagus dan menantang bagi para pegiat desa maupun warga desa yang ingin membangun desanya. Menantang karena kemungkinan konteks dan permasalahan desanya berlainan dengan apa yang dituliskan dalam buku ini. Sehingga perlu kreatifitas dan pengembangan yang mengacu pada hak-hak warga masyarakat.
Aplikasi Keuangan Desa Kabupaten Banyuwangi
Inovasi Keuangan Desa di Banyuwangi dengan support Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah contoh praktik pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kesadaran Kabupaten dalam hal ini Banyuwangi dipimpin oleh Bupati H. Abdullah Azwar Annas merespon dengan cepat bagimana mengimplementasikan UU Desa secara bagus sebagai payung hukum terhadap Desa untuk dapat melaksanakan pembangunan Desa. Apa yang dilakukan Azwar Anas Bupati Banyuwangi adalah Membangun Desa. Untuk membantu masyarakat Desa melakukan kegiatan Desa Membangun.
BUM Desa
Apa yang dimaksud dengan BUM Desa, BUMDes, atau Badan Usaha Milik Desa?, dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 bahwa "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa." Posisi dan Sifat BUMDes dijelaskan pada Pasal aturan Penjelasan UU Desa:
Berlangganan Edukasi