UU 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

23 Juli 1979, Presiden Republik Indonesia Soeharto mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. UU 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, dan Penjelasan Atas UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143, oleh Mensesneg Sudharmono, SH pada tanggal 23 Juli 1979 di Jakarta.
UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Sistem Pendidikan Nasional diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 8 Juli 2003. UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diberlakukan setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo pada tanggal 8 Juli 2003 di Jakarta.
SE Mendikbud 5/2019, Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan Dalam Masa PLS
Mendikbud Muhadjir Effendy menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan Dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS). Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan Dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tersebut ditandatangani Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 3 Juli 2019. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2019 ini ditujukan kepada GUbernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
Permendikbud 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Anak Veteran RI
Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia adalah sebuah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia ditandatangani oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 21 Mei 2019. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia diundangkan dalam Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 608 oelh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 28 Mei 2019 di Jakarta.
Permen LHK 7/2018, Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim
Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018. Permen LHK Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim ini ditandatangani oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada tanggal 22 Februari 2018, diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 6 Maret 2018 di Jakarta.
PermenLHK 13/2019, Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya pada 2 April 2019 menandatangani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan. PermenLHK P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 431 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada 16 April 2019 di Jakarta.
Permendikbud No 22 Tahun 2018, Pedoman Upacara Bendera di Sekolah
Pelaksanaan Upacara bendera di Sekolah adalah hal penting. Untuk itu diperlukan Pedoman Upacara Bendera. Pedoman Upacara Bendera di Sekolah diatur dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018. Upacara bendera di sekolah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang mencakup nilai-nilai penanaman sikap disiplin, kerjasama, rasa percaya diri, dan tanggung jawab yang mendorong lahirnya sikap dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air di kalangan peserta didik.
Permendikbud 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan
Peraturan Menteri yang mengatur tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Masa Esa pada Satuan Pendidikan.
Permendikbud 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang PPDB
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama
Permenristekdikti 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri ditandatangani Menristekdikti pada 8 Februari 2019 dan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 pada tanggal 21 Februari 2019 di Jakarta.
Permenristekdikti No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, KemenristekDIkti perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penelitian. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian ditandatangani Menristekdikti Mohamad Nasir pada tanggal 8 Juni 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759 agar setiap orang mengetahuinya oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 8 Juni 2018 di Jakarta.
PermenPPPA No 7 Tahun 2019, Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme
Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme ditetapkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditandatangani Menteri PPPA Yohana Yembise pada tanggal 16 Mei 2019, diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592 tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta.
Komponen Pembiayaan BOS Reguler 2019 pada SDLB, SMPLB, SMALB, atau SLB
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, atau SLB ada dalam Lampiran Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler BAB IV Penggunaan Dana bagian F tentang Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, atau SLB. Berikut adalah penggunaan dana BOS Reguler 2019 untuk Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, atau SLB.
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMK, Juknis BOS 2019
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMK ini adalah bagian D dari BAB IV Penggunaan Dana, dalam Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Lampiran Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Berikut adalah Komponen Pembiayaan BOS Reguler SMK, Juknis BOS 2019.
Komponen Pembiayaan BOS Reguler SMA tahun 2019
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMA ini adalah bagian D dari BAB IV Penggunaan Dana, Lampiran Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Berikut adalah Komponen Pembiayaan BOS Reguler SMA BOS Juknis BOS 2019
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMP tahun 2019
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMP ini adalah bagian dari BAB IV Penggunaan Dana, Lampiran Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Berikut adalah Komponen Pembiayaan BOS Reguler SMP BOS 2019
Berlangganan Edukasi