Juknis BOS SMA 2018

Juknis BOS SMA 2018 dari Kemendikbud didalamnya juga mengatur tentang Petunjuk Teknis - Juknis BOS untuk SMA. Juknis BOS untuk SMA termasuk Komponen Pembiayaan BOS ada pada BAB V Poin E Juknis BOS Nomor 1 tahun 2018
Juknis BOS SMP 2018
Juknis BOS 2018 atau Petunjuk Teknis BOS untuk SMP (Sekolah Menengah Pertama) tahun 2018 ada dalam ketentuan penggunaan dana BOS - Bantuan Operasional Sekolah dalam BAB V Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
Juknis BOS SD 2018 jogloabang Sel, 02/13/2018 - 00:56
Juknis BOS 2018 atau Petunjuk Teknis BOS untuk SD (Sekolah Dasar) ada dalam ketentuan penggunaan dana BOS - Bantuan Operasional Sekolah dalam BAB V Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
Juknis Ketentuan Penggunaan Dana BOS
Juknis BOS dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah merupakan panduan dan pedoman bagi Penyelenggara BOS agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pihak lain diluar sekolah.
Penyaluran Dana BOS 2018
Penyaluran Dana BOS dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dibahas dalam Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah BAB IV.
Penetapan Alokasi Dana BOS 2018
Petunjuk Teknis BOS dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2018 dalam Lampirannya di BAB III Penetapan Alokasi memberikan Ketentuan tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2018
Tujuan BOS, Sasaran BOS, Waktu BOS, Pengelolaan BOS
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang Tujuan, Sasaran, Waktu dan Pengelolaan BOS.
Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Juknis BOS ) diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018. Agar Dana BOS 2018 dapat diakses dan dipertanggungjawabkan semua sekolah di Indonesia.
Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Permentan No 03/Permentan/SM.200/1/2018
Menteri Pertanian RI menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada tanggal 11 Januari 2018.
Panduan Padat Karya Tunai Dana Desa
Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Cash for Work atau Padat Karya Tunai yang diarusutamakan oleh Pemerintah pada tahun 2018 ini menjadi laporan utama Majalah Media Keuangan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Tata Cara Mendirikan BUMDESa
Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Buku Pintar Dana Desa jogloabang Jum, 12/08/2017 - 06:15

Buku Pintar Dana Desa diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berbarengan dengan Buku Saku Dana Desa. Keduanya sama yaitu bagaimana caranya menjadikan Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat : menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan. Sesuai dengan keinginan pemerintah saat ini yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Memang itulah Program Nawacita yang diusung oleh Pemerintah Indonesia saat sekarang dengan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa saat ini sudah berumur 4 tahun. UU 6 tahun 2014 tentang Desa ini sah di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2014 Nomor 7 pada 15 Januari 2014. Desa mulai berbenah dan mendapatkan alokasi Dana Desa yang cukupan. Untuk mendampingi dan melaksanakan amanat UU Desa saat ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan. Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain:
Buku Saku Dana Desa
Pemerintah mengeluarkan Buku Saku Dana Desa setebal 98 halaman + 3. Ditandatangani sendiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Buku ini sangat lengkap didalamnya mencakup peraturan-peraturan dari Pemerintah hingga bagaimana mengalokasikan dan pengawasan dana desa. Pemerintah berniat baik agar Desa dapat melaksanakan programnya dengan maksimal, sehingga mempublish berbagai aturan agar dapat diketahui dan dijalankan dengan mudah. Sehingga meminimalisir terjadinya kebingungan dalam penggunaan Dana Desa. Berikut adalah Sambutan dari Menteri Keuangan:
UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan jogloabang Min, 12/03/2017 - 20:20
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.
Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak jogloabang Rab, 11/08/2017 - 11:44

Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak adalah buku yang cukup bagus dan menantang bagi para pegiat desa maupun warga desa yang ingin membangun desanya. Menantang karena kemungkinan konteks dan permasalahan desanya berlainan dengan apa yang dituliskan dalam buku ini. Sehingga perlu kreatifitas dan pengembangan yang mengacu pada hak-hak warga masyarakat.

Berlangganan Edukasi