Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Juknis BOS ) diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018. Agar Dana BOS 2018 dapat diakses dan dipertanggungjawabkan semua sekolah di Indonesia.
Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Permentan No 03/Permentan/SM.200/1/2018
Menteri Pertanian RI menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada tanggal 11 Januari 2018.
Panduan Padat Karya Tunai Dana Desa
Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Cash for Work atau Padat Karya Tunai yang diarusutamakan oleh Pemerintah pada tahun 2018 ini menjadi laporan utama Majalah Media Keuangan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Tata Cara Mendirikan BUMDESa
Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Buku Pintar Dana Desa
Buku Pintar Dana Desa diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berbarengan dengan Buku Saku Dana Desa. Keduanya sama yaitu bagaimana caranya menjadikan Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat : menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan. Sesuai dengan keinginan pemerintah saat ini yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Memang itulah Program Nawacita yang diusung oleh Pemerintah Indonesia saat sekarang dengan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa saat ini sudah berumur 4 tahun. UU 6 tahun 2014 tentang Desa ini sah di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2014 Nomor 7 pada 15 Januari 2014. Desa mulai berbenah dan mendapatkan alokasi Dana Desa yang cukupan. Untuk mendampingi dan melaksanakan amanat UU Desa saat ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan.
Buku Saku Dana Desa
Pemerintah mengeluarkan Buku Saku Dana Desa setebal 98 halaman + 3. Ditandatangani sendiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Buku ini sangat lengkap didalamnya mencakup peraturan-peraturan dari Pemerintah hingga bagaimana mengalokasikan dan pengawasan dana desa. Pemerintah berniat baik agar Desa dapat melaksanakan programnya dengan maksimal, sehingga mempublish berbagai aturan agar dapat diketahui dan dijalankan dengan mudah. Sehingga meminimalisir terjadinya kebingungan dalam penggunaan Dana Desa. Berikut adalah Sambutan dari Menteri Keuangan:
UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.
Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak
Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak adalah buku yang cukup bagus dan menantang bagi para pegiat desa maupun warga desa yang ingin membangun desanya. Menantang karena kemungkinan konteks dan permasalahan desanya berlainan dengan apa yang dituliskan dalam buku ini. Sehingga perlu kreatifitas dan pengembangan yang mengacu pada hak-hak warga masyarakat.
Aplikasi Keuangan Desa Kabupaten Banyuwangi
Inovasi Keuangan Desa di Banyuwangi dengan support Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah contoh praktik pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kesadaran Kabupaten dalam hal ini Banyuwangi dipimpin oleh Bupati H. Abdullah Azwar Annas merespon dengan cepat bagimana mengimplementasikan UU Desa secara bagus sebagai payung hukum terhadap Desa untuk dapat melaksanakan pembangunan Desa. Apa yang dilakukan Azwar Anas Bupati Banyuwangi adalah Membangun Desa. Untuk membantu masyarakat Desa melakukan kegiatan Desa Membangun.
BUM Desa
Apa yang dimaksud dengan BUM Desa, BUMDes, atau Badan Usaha Milik Desa?, dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 bahwa "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa." Posisi dan Sifat BUMDes dijelaskan pada Pasal aturan Penjelasan UU Desa:
Berlangganan Edukasi