UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal suryaden Sen, 03/30/2020 - 17:06

UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.

UU 11 tahun 1995 tentang Cukai suryaden Sab, 03/28/2020 - 14:52

UU 11 tahun 1995 tentang Cukai diubah dengan UU 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 1995 tentang Cukai. Sebagaimna kita ketahui bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1996.

UU 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Psikotropika menurut UU 5 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. UU 5 tahun 1997 tentang Psikotropika bertujuan untuk:
UU 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jogloabang Sab, 03/14/2020 - 08:02

UU 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mendefiniskan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

UU 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyebutkan tentang sumber penyakit. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.

UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan penegakan hukum. UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki aturan-aturan pelaksanaan yaitu:
UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum jogloabang Kam, 02/27/2020 - 05:49

UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah penjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dalam UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah sejalan dengan:

  1. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945,
  2. Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".

UU 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia jogloabang Kam, 02/27/2020 - 04:34

UU 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan permasalahan lanjut usia, sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan.

UU 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik jogloabang Rab, 02/26/2020 - 23:10

Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam UU 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Dalam UU 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Akuntan Publik dapat memberikan jasa asurans seperti jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya. Selain itu Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen.

UU 9 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
UU 9 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang adalah penyempurnaan beberapa kelemahan di lapangan yang sangat menghambat perkembangan Resi Gudang, di antaranya adalah dengan tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan (mishandling) sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang.
UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dibuat untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang, dibutuhkan Sistem Resi Gudang sebagai salah satu instrumen pembiayaan. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang memberikan landasan hukum yang kuat agar penyelenggaraan Sistem Resi Gudang berjalan lancar, tertib, dan teratur serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan dalam Sistem Resi Gudang.
UU 6 tahun 2014 tentang Desa
UU 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Administrasi Kependudukan dalam UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasileya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Perubahan Keempat UUD 1945
Perubahan Keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002. Perubahan Keempat UUD 1945 hasilnya adalah di bawah ini.
Perubahan Ketiga UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2001, pada tanggal 1-9 November 2001 memiliki hasil yaitu Perubahan Ketiga UUD 1945. Dibawah ini adalah isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah ketiga kalinya.
Perubahan Kedua UUD 1945
UUD 1945 mengalami perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 yang menghasilkan Perubahan Kedua UUD 1945. Adapun perubahan kedua UUD 1945 tersebut adalah sebagai berikut.
Naskah Awal UUD 1945
Naskah awal UUD 1945 adalah dokumen sejarah bangsa yang patut diingat sebagai bagian dari pendidikan bangsa. Sebagai bagian memori bangsa yang tetap patut untuk diabadikan tentang bagaimana para founding fathers Negara mengukir cita-cita negara dalam sebuah bentuk tatanan dan idaman.
Berlangganan Konstitusi