UU 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Penanganan tentang konflik sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. UU 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ditandatangani Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Mei 2012. UU Tentang Penanganan Konflik Sosial ini diundangakan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 dan Penjelasan UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik sosial dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315 oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 10 Mei 2012 di Jakarta.
UU 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam jogloabang Sel, 07/02/2019 - 03:09

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah pembaharuan atau menggantikan UU 4 tahun 1990 tentang Serah Simapn Karya Cetak dan Karya Rekam. Karena dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi informasi yang sudah berbeda dan berkembang pesat. UU 13/2018 tentang Serah terima Karya Cetak dan Karya Rekam ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2018. Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291 oleh Menkumham Yasonna H.

UU 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. UU 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ini ditandatangi oleh Presiden Soekarno dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 21 Nopmeber 1946 di Linggarjati dan juga oleh Menteri Agama H. Fatoerachman. UU22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ini diumumkan dan diundangkan oleh Sekretaris Negara A.G. Pringgodigdo pada tanggal 26 Nopember 1946.
UU 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan jogloabang Min, 06/23/2019 - 22:00

Undang-undang Kepalangmerahan telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Januari 2018. UU No 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 4 dan Penjelasan UU No 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180 di Jakarta tanggal 9 Januari 2018.

UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada tanggal 26 April 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 29 April 2019. Dasar hukum UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU 1 tahun 1946, Peraturan Hukum Pidana
UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana kembali dibicarakan setelah digunakan bersama-sama UU ITE untuk menjerat para penyebar HOAX yang pada tahun politik sekarang ini kembali subur. Tak ayal kasus Ratna Sarumpaet pun disandungkan dengan pasal-pasal dalam UU 1 tahun 1946 dan UU ITE.
UU PNPS 1 Tahun 1965, Pencegahan Penodaan Agama
NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika selalu diguncang dengan masalah penodaan agama. Masalah penodaan agama ketika berhadapan dengan hukum akan kembali ke masalah mayoritas vs minoritas. UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama kembali menjadi ujung tombak. Tombak dan pisau yang tajam untuk menghukum yang dianggap bersalah dan menodai agama tertentu.
UU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 17 Tahun 2014 tentang MD3
UU MD3 yang perubahannya dibanderol menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akhirnya diberlakukan dan diundangkan di Jakarta oleh Menkumham Yasonna H.
UU 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
Buku, Sistem Perbukuan memiliki payung hukum, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2017
UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jogloabang Min, 01/21/2018 - 00:14
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan pada tanggal 22 November 2017 oleh Presiden Joko Widodo
Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa saat ini sudah berumur 4 tahun. UU 6 tahun 2014 tentang Desa ini sah di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2014 Nomor 7 pada 15 Januari 2014. Desa mulai berbenah dan mendapatkan alokasi Dana Desa yang cukupan. Untuk mendampingi dan melaksanakan amanat UU Desa saat ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan. Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain:
UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.
UU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Ormas menjadi UU jogloabang Sab, 11/25/2017 - 02:14

Perrpu Ormas akhirnya menjadi Undang-Undang UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Berlangganan Konstitusi