UU 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa telah disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Agustus 2014. UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa diberlakukan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 7 Agustus 2014 di Jakarta.
UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Agustus 2011. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin diundangkan dan diberlakukan oleh Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235 pada tanggal 18 Agustus 2011 di Jakarta.
UU 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Penanganan tentang konflik sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. UU 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ditandatangani Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Mei 2012. UU Tentang Penanganan Konflik Sosial ini diundangakan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 dan Penjelasan UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik sosial dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315 oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 10 Mei 2012 di Jakarta.
UU 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah pembaharuan atau menggantikan UU 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Karena dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi informasi yang sudah berbeda dan berkembang pesat. UU 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2018.
UU 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. UU 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ini ditandatangi oleh Presiden Soekarno dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 21 Nopmeber 1946 di Linggarjati dan juga oleh Menteri Agama H. Fatoerachman. UU22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ini diumumkan dan diundangkan oleh Sekretaris Negara A.G. Pringgodigdo pada tanggal 26 Nopember 1946.
UU 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
Undang-undang Kepalangmerahan telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Januari 2018. UU No 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 4 dan Penjelasan UU No 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180 di Jakarta tanggal 9 Januari 2018.
UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada tanggal 26 April 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 29 April 2019. Dasar hukum UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU 1 tahun 1946, Peraturan Hukum Pidana
UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana kembali dibicarakan setelah digunakan bersama-sama UU ITE untuk menjerat para penyebar HOAX yang pada tahun politik sekarang ini kembali subur. Tak ayal kasus Ratna Sarumpaet pun disandungkan dengan pasal-pasal dalam UU 1 tahun 1946 dan UU ITE.
UU PNPS 1 Tahun 1965, Pencegahan Penodaan Agama
NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika selalu diguncang dengan masalah penodaan agama. Masalah penodaan agama ketika berhadapan dengan hukum akan kembali ke masalah mayoritas vs minoritas. Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama kembali menjadi ujung tombak. Tombak dan pisau yang tajam untuk menghukum yang dianggap bersalah dan menodai agama tertentu.
UU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 17 Tahun 2014 tentang MD3
UU MD3 yang perubahannya dibanderol menjadi UU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD akhirnya diberlakukan dan diundangkan di Jakarta oleh Menkumham Yasonna H.
UU 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
Buku, Sistem Perbukuan memiliki payung hukum, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2017
UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu
“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 573 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum. Dan Pasal 572 UU Pemilu 2017 menegaskan "Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."
Undang-Undang
Undang-Undang untuk kita Rakyat Indonesia
UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan pada tanggal 22 November 2017 oleh Presiden Joko Widodo
UU 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 2 Th 2008 tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
UU 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 ini akhirnya diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Berlangganan Konstitusi