UU 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
jogloabang Sab, 08/24/2019 - 23:36

Perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Karena perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Tags
Undang-Undang
UU
Kepariwisataan
SBY
2009
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

24 Agu, 2019
Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
23 Agu, 2019
Akhir-akhir ini di Indonesia sering muncul konflik antar ras dan etnis yang diikuti dengan pelecehan, perusakan, pembakaran, perkelahian, pemerkosaan dan pembunuhan. Konflik tersebut muncul karena adanya ketidakseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan kekuasaan.
UU 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU
UU 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU
jogloabang Rab, 08/21/2019 - 12:26

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2016.

Tags
UU
Undang-Undang
Pilgub
Pilbup
Pilwalkot
Pilkada
2016
Jokowi
UU 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
jogloabang Sel, 08/20/2019 - 20:13

Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam posisinya untuk memajukan negara dan bangsa tidak bisa dipertanyakan lagi. Namun kebijakan tentang iptek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002, dirasakan kurang memberi kontribusi optimal dalam pembangunan nasional.

Tags
UU
Undang-Undang
Pencabutan
Sisnas Iptek
Sistem Nasional
Ilmu Pengetahuan
Teknologi
2019
Jokowi
UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
20 Agu, 2019
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.
UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
15 Agu, 2019
Mulainya KTP Elektronik dan KTP berlaku seumur hidup adalah dengan adanya Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
UU 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU
15 Agu, 2019
Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perub
UU 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 tentang Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU
15 Agu, 2019
UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Maret 2015 di Jakarta mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 dan Penjelasan Atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Guber
UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU
UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Perpu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
jogloabang Sel, 08/13/2019 - 22:16

Drama peraturan perundang-undangan akan selalu ada, misalnya tentang UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga diuji materiil di Mahkamah Konstitusi, UU 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga menimbulkan persoalan dan penolakan yang luas di kalangan masyarakat dan dalam penyelesaiannya menimbulkan kegentingan dan persoalan yang luas hingga terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Begitulah demokrasi dan proses menuju kebaikan, Pemerintah tak boleh semena-mena.

Tags
UU
Undang-Undang
Perpu
Pilgub
Pilkada
Pilbup
Pilwalkot
Pemilukada
2014
SBY
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
jogloabang Sel, 08/13/2019 - 00:31

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tags
Undang-Undang
UU
Otonomi. Pemilihan. Kepala Daerah. Pencabutan
Pemerintah Daerah
2014
SBY
DPRD
BUMD
Daerah
UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
10 Agu, 2019
Penyelenggaraan Pemerintahan diatur dengan sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
10 Agu, 2019
Undang-Undang tentang Perikanan diubah dengan UU Nomor 45 tahun 2009 karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dianggap belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.
UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan
10 Agu, 2019
Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Perikanan memiliki Undang-Undang tersendiri.
UU 17 tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The WTO
09 Agu, 2019
UU No 17 tahun 2017 adalah pelaksanaan dari komitmen anggota World Trade Organization (WTO) pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 telah menyepakati Persetujuan Fasilitasi Perdagangan yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari persetujuan WTO melalui pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang telah diadopsi oleh Dewan Umum WTO pada tanggal 27 November 2014 di Jenewa, Swiss.
UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
09 Agu, 2019
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas dan angkutan jalan diatur oleh sebuah undang-undang, yaitu UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Berlangganan Konstitusi