Peraturan LKPP No 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan PBJ Pemerintah

Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah diterbitkan LKPP dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditetapkan oleh Kepala LKPP Agus Prabowo pada tanggal 8 Juni 2018.
UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.
Permenpar 5 tahun 2017, Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran
Kementrian Pariwisata menerbitkan Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran. Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran ini dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran.
UU 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi disahkan Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 September 2014. UU 21/2014 tentang Panas Bumi di berlakukan dan diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 17 September 2014 di Jakarta dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217. Dan Penjelasan Atas UU 21/2014 tentang Panas Bumi dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585.
Permen LHK 7/2018, Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim
Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018. Permen LHK Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim ini ditandatangani oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada tanggal 22 Februari 2018, diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 6 Maret 2018 di Jakarta.
Pedoman Swakelola Tipe IV
Pedoman Swakelola Tipe IV tentang Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan, Serah Terima Hasil Pekerjaan, Swakelola Tipe IV dalam tulisan ini bersumber dari Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerbitkan peraturan tentang Pedoman Swakelola. Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola ini bernomor 8 Tahun 2018.
Pedoman Swakelola Tipe III
Pedoman Swakelola Tipe III tentang Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan, Serah Terima Hasil Pekerjaan, Swakelola Tipe III dalam tulisan ini bersumber dari Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerbitkan peraturan tentang Pedoman Swakelola. Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola ini bernomor 8 Tahun 2018.
Pedoman Swakelola Tipe II
Pedoman Swakelola Tipe II tentang Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan, Serah Terima Hasil Pekerjaan, Swakelola Tipe II dalam tulisan ini bersumber dari Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerbitkan peraturan tentang Pedoman Swakelola. Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola ini bernomor 8 Tahun 2018.
Pedoman Swakelola Tipe I
Pedoman Swakelola tentang Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan, Serah Terima Hasil Pekerjaan, Swakelola Tipe I dalam tulisan ini bersumber dari Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerbitkan peraturan tentang Pedoman Swakelola. Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola ini bernomor 8 Tahun 2018.
Perencanaan Pengadaan, PerLKPP 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
Pedoman Swakelola tentang perencanaan pengadaan dalam tulisan ini bersumber dari Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerbitkan peraturan tentang Pedoman Swakelola. Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola ini bernomor 8 Tahun 2018.
Pedoman Swakelola, Lampiran Peraturan LKPP No 8 Tahun 2018
Pedoman Swakelola dalam tulisan ini bersumber dari Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerbitkan peraturan tentang Pedoman Swakelola. Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola ini bernomor 8 Tahun 2018.
Peraturan LKPP No 8 Tahun 2018, Pedoman Swakelola
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan tentang Pedoman Swakelola. Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola ini bernomor 8 Tahun 2018. Pedoman Swakelola LKPP ditandatangani Kepala LKPP Agus Prabowo pada tanggal 8 Juni 2018 dan berlaku setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 8 Juni 2018 di Jakarta. Mulai tanggal itulah Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola mulai diberlakukan.
Perpres 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Mei 2019, berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 99 pada tanggal 16 Mei 2019 di Jakarta.
Permendikbud No. 46 Tahun 2018, Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan
Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan ditetapkan oleh Menteri Muhadjir Effendy dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan. Permendikbud No. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan ditandatangani Mendikbud dan diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan KEmenkumham dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1821 pada tanggal 31 Desember 2018 di Jakarta. Sebagaimana juga diamanatkan oleh UU Pemajuan Kebudayaan.
UU 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
Buku, Sistem Perbukuan memiliki payung hukum, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2017
Proses Produksi Kopi Luwak
Lampiran Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan BAB IV tentang Proses Produksi Kopi Luwak
Berlangganan Kreasi