Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021

Presiden Joko Widodo menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2021 yaitu pada tanggal 12 Mei 2021 (Rabu) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan tanggal 24 Desember 2021 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal. Penetapan Cuti Bersama ASN ditegaskan dalam Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021.
Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah
Taman Mini Indonesia Indah, tempat ikonik sejak masa orde baru pengelolaannya diperbaharui dengan Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Taman mini yang luasnya segede gaban ini dalam Peraturan Presiden yang baru akan dikelola oleh Setneg.
PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh
PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh adalah pelaksanaan amanat Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan salah satunya dengan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh. Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan Jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.
PP 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Amanat untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari ketentuan Pasal 55 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi latar belakang terbitnya PP 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
Untuk memberikan kepastian hukum tentang Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan sebuah Peraturan Pemerintah. PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal merupakan aturan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
PP 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diatur dengan PP 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.
PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan alasan dasar terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Peringatan Tahunan ke-5 Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang
Pada tanggal 14 Maret pukul 8 malam (waktu Korea), Peringatan Tahunan ke-5 Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang (Declaration of Peace and Cessation of War/ DPCW) diselenggarakan secara online oleh Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL, Ketua Man Hee Lee), sebuah LSM di dalam Status Konsultasi Khusus dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (United Nations Economic and Social Council/ UN ECOSOC), Kelompok Perdamaian Wanita Internasional (International Women’s Peace Group/ IWPG), dan Kelompok Pemuda Perdamaian Internasional (International Peace Youth Group/ IPYG).
PP 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
Rumah Susun diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penyelenggaraan Rumah Susun di atur dengan PP 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun yang merupakan mandat dari kententuan Pasal 51 dan Pasal 185 huruf b UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Belanja Online Aman dan Hemat dengan Payday Promo
Bagi Anda yang gemar berbelanja, hari gajian atau payday adalah hari yang sangat dinantikan. Di hari gajian, Anda akhirnya bisa mencicipi buah dari kerja keras yang dilakukan setiap sebulan penuh. Tentunya, ada banyak sekali kebutuhan rumah tangga maupun keinginan pribadi yang ingin Anda beli dengan menggunakan uang tersebut. Apalagi, dengan banyaknya penawaran payday promo dari berbagai toko online maupun platform E-Commerce ternama di Indonesia.
SKB 3 Menteri tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 diatur dengan SKB 3 Menteri tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 yaitu oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas diatur kembali dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang baru yaitu Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.
Peraturan BKN 3 tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS
Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Peraturan BKN 3 tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ini mencabut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan dinyatakan tidak berlaku.
Cabang IWPG Secara Kolaboratif Menyelenggarakan Pertemuan Tahun Baru
Pada tanggal 24 Januari, departemen Urusan Internasional Cabang Gyeonggi Seoul Selatan dan cabang Los Angeles, Washington D.C., Hong Kong, Indonesia, dan Filipina mengadakan Pertemuan Tahun Baru online dengan 85 peserta. Anggota dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Guatemala, Kolombia, Peru, Chile, El Salvador, Jepang, Indonesia, Filipina, China, Jepang, Rusia, Ukraina, dan Nigeria turut serta dalam acara tersebut.
PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebab sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
Berlangganan Kultur