Kultur | Jogloabang

Inpres 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19

24 Mar, 2020

Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Instruksi Presiden ini untuk melawan semakin meluasnya penyebaran pageblug Corona Virus Disease 2019 yang kita kenal saat ini dengan istilah COVID-19.

UU 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

jogloabang Min, 03/15/2020 - 02:41

Psikotropika menurut UU 5 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

UU 5 tahun 1997 tentang Psikotropika bertujuan untuk:

Tags

Undang-Undang

Psikotropika

Kesehatan

Obat Keras

1997

Permenkes 59 tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu

14 Mar, 2020

Permenkes 59 tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu menjadi sangat penting di saat situasi penyakit infeksi emerging semakin menjadi ancaman penting bagi keamanan kesehatan global, karena dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) bahkan berpotensi menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Saat ini di tahun 2020, Virus Corona menjadi musuh dunia.

KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu

13 Mar, 2020

KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, bertujuan untuk mengantisipasi dan menangani penyakit yang dapat menimbulkan wabah dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar.

PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

11 Mar, 2020

PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan - SAP - adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja

09 Mar, 2020

Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja di atur dengan Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja sebagaimana kita ketahui dulu adalah salah satu program yang ditawarkan Pak Jokowi saat berkampanye Pilpres 2019. Kartu Prakerja sebagai janji politiknya di realisasikan sekarang dengan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Permenkes 75 tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan

04 Mar, 2020

Permenkes 75 tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan memiliki tujuan untuk memberikan panduan kepada pelaku Penanggulangan Krisis Kesehatan di tingkat daerah dan pusat, agar terselenggara sistem Penanggulangan Krisis Kesehatan yang terkoordinasi, terencana, terpadu, dan menyeluruh guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak permasalahan kesehatan.

Permenkes 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

28 Feb, 2020

Permenkes 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit karena perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Permenkes 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

PP 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

28 Feb, 2020

PP 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka diperlukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk upaya persebaran jenis-jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan. PP 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan.

UU 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

jogloabang Kam, 02/27/2020 - 04:34

UU 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan permasalahan lanjut usia, sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan.

Tags

PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM

18 Jan, 2020

PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM didalamnya berisi tentang LPKSM yang memenuhi syarat menurut Pasal 44 UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen keberadaannya diakui oleh Pemerintah dan Penyesuaian LPKSM dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga definisi LPKSM menjadi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

18 Jan, 2020

PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah aturan pelaksanaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam perjalanannya diubah dengan PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Musyawarah Desa

09 Jan, 2020

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Musyawarah Desa ada dalam Lampiran II Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa melengkapi Petunjuk Teknis Musyawarah Desa adalah Juknis Musdes dalam Lampiran I Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Petunjuk Teknis Musyawarah Desa

08 Jan, 2020

Petunjuk Teknis Musyawarah Desa adalah Juknis Musdes dalam Lampiran I Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

PP 82 tahun 2019 Perubahan Atas PP 44 tahun 2015 Penyelenggaraan Program JKK dan JKM

03 Jan, 2020

PP Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

PP 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

jogloabang Kam, 12/05/2019 - 01:36

Perdagangan melalui sistem elektronik saat ini diatur dengan PP. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaran, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Inpres 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19

Social Networks

Joglo Update

Tags