PP 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kepentingan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. PP tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini menggarisbawahi pentingnya perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan untuk memberi pelindungan dalam hal keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelacaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Angkutan menurut PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025). Ruang Lingkup pengaturan PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan adalah tentang: Angkutan orang dan/atau barang;

PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak merupakan aturan pelakasanaan dari Pasal 38A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Iuran BPJS TK disesuaikan selama masa Pandemi COVID 19 dalam PP 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran BPJS TK COVID-19 (Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019). Seperti kita ketahui dan rasakan bersama betapa hancurnya perekonomian karena Pandemi COVID-19 sudah merangsek ke segala penjuru, dan kehidupan rakyat.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020. Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama tahun 2020 tersebut dituangkan dalam Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2020. Seperti kita ketahui bahwa akibat pandemi COVID-19 cuti bersama pada hari Idul Fitri tahun ini tidak ada atau bahkan para ASN atau PNS tidak diijinkan untuk cuti. Hal inipun menjadi sebuah protokol yang juga membuat tidak adanya acara mudik lebaran pada hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini.

Pandemi COVID-19 ini sudah mewabah ke seluruh dunia, tidak terkecuali di Korea Selatan. Pada bulan Februari dan Maret, wabah besar-besaran yang terjadi di Korea Selatan menjadikan Korea Selatan sebagai negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak pertama di luar Tiongkok.

Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020, Hari Jumat, 14 Agustus 2020 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI, DKI Jakarta.

Pidato Presiden Joko Widodo dalam dalam rangka Penyampaian RUU APBN TA 2021 dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR-RI tahun Sidang 2020 – 2021 pada tanggal 14 Agustus 2020 di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) / Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) / Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak seperti biasanya, dilakukan 2 kali dan banyak dihadiri secara virtual karena adanya Pandemi COVID-19. Dimana semua acara harus mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan Virus Corona.

Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar. Anak Telantar adalah anak berusia dibawah 18 tahun dengan kondisi tanpa terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar menyebutkan tentang Kriteria Anak Telantar, yaitu: tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;

Presiden Joko Widodo menetapkan PP 44 tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di tengah Pandemi COVID-19.

Presiden Joko Widodo menetapkan PP 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas merupakan aturan pelaksanaan dari 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Permenkeu 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewa

Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna adalah Peraturan Menteri Sosial baru yang menggantikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94).

PP 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah merupakan aturan yang memberikan tanggung jawab pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Perpres 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi di tetapkan Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut mengamanatkan Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi diatur dengan Peraturan Presiden.