UPDATE!!! Sudah tidak berlaku.

SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2018 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 5 Oktober 2018 di Jakarta.

Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme ditetapkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditandatangani Menteri PPPA Yohana Yembise pada tanggal 16 Mei 2019, diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592 tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta.

Undang-undang Kepalangmerahan telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Januari 2018. UU No 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 4 dan Penjelasan UU No 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180 di Jakarta tanggal 9 Januari 2018.

NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika selalu diguncang dengan masalah penodaan agama. Masalah penodaan agama ketika berhadapan dengan hukum akan kembali ke masalah mayoritas vs minoritas. Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama kembali menjadi ujung tombak. Tombak dan pisau yang tajam untuk menghukum yang dianggap bersalah dan menodai agama tertentu.

Dalam BAB II Lampiran Permentan Luwak No. 37/Permentan/KB.120/6/2015, Biologi Luwak dan Perilaku Luwak menjadi bahasan tersendiri

Apa itu Kota Inklusif?. Pertanyaan yang jarang terucap dan diketahui, mengapa?. Jelas sebuah istilah yang hanya umum dikalangan tertentu dan belum dipahami oleh masyarakat banyak.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Perpres 47/2017 diundangkan pada Lembaran Negara Nomor 86 Tahun 2017 pada 13 April 2017 yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 April 2017. Perpres No.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.

Menteri Perhubungan Kabinet Kerja Budi Karya Sumadi pada tanggal 2 Oktober 2017 menandatangani Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2017 adalah Peraturan Gubernur yang baru, menggantikan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 51), dan Pergub No 51 tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pergub DIY Nomor 50 tahun 2017 ini ditetapkan, diundangkan dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2017.

Gumelem Ethnic Carnival akan dihelat pada 19 - 20 Nopember 2016. Panitia menyiapkan berbagai ragam acara dan titik-titik lokasi yang akan digunakan dalam acara tahunan kebudayaan tradisi di Gumelem. Pada tahun ini ada beberapa tambahan untuk mempercantik event ini. Diantaranya adalah Gumelem Ethnic Carnival akan dipadukan dengan Keroncong Serayu dan Heritage Tour yang akan diawali dengan peluncuran Kota Pusaka di Pendopo Kawedanan Klampok, Purwareja, Banjarnegara.

Ada berita besar di akhir tahun 2014, yaitu habisnya masa Program PNPM yang tentunya juga memberhentikan 26 ribu lebih fasilitator PNPM. Para fasilitator yang bekerja lebih dari 10 tahun, harus gigit jari karena program PNPM sepertinya tidak diteruskan kembali. Namun belum tentu juga karena dibalik PNPM adalah uang dan lembaga besar dengan orang-orang ahli lobying ke pemerintah yang menjadikan Desa di Indonesia saat ini ketika ditanya apa mimpinya hanyalah bisa menjawab dengan mimpi tentang infrastruktur bangunan sebagaimana apa yang dilakukan PNPM.

Realitas kehidupan kita di zaman ini sangatlah berbeda dengan generasi pendahulu kita. Demikian pula dengan kompetisi yang dihadapi anak cucu kita nanti, akan berbeda dengan yang kita hadapi hari ini. Esensinya adalah perubahan social.