UU 6 tahun 2017 tentang Arsitek

Untuk mendapatkan karya arsitektur yang mumpuni di perlukan seorang arsitek yang bisa menyelenggarakan praktik arsitek dengan kompetensi yang terukur dan objektif. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, adalah definisi tentang rumah sakit dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
PermenPPPA 3 tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui
Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemberian ASI Eksklusif adalah pemberian hanya air susu ibu saja tanpa makanan atau minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai berusia enam bulan.
PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas
Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Tenaga Kesehatan dalam UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan diatur tersendiri dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
PerbanKN 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS. Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Badan (Perban) Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana pada tanggal 26 Maret 2019.
UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN diatur dengan Undang-Undang tersendiri, yaitu UU 5 tahun 2014 tentang ASN. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014.
UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.
UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634 pada tanggal 1 Agustus 2006 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin.
PermenLHK P.21/menlhk/setjen/kum.1/4/2019, Hutan Adat Dan Hutan Hak
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/menlhk/setjen/kum.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak ditetapkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada tanggal 29 April 2019. PermenLHK P.21/menlhk/setjen/kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak mulai berlaku setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 10 Mei 2019 di Jakarta. Berbagai jenis pengertian hutan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah:
UU 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
Kebidanan memiliki Undang-Undang tersendiri. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2019. Undang-Undang 4/2019 tentang Kebidanan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56 dan Penjelasan Atas UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 15 Maret 2019 di Jakarta.
PermenPPPA 5 Tahun 2015, Penyediaan Sarana Kerja Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja
Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja. PermenPPPA 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja ditetapkan Menteri PPPA Yohana Yembise pada tanggal 27 Mei 2015.
UU 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
23 Juli 1979, Presiden Republik Indonesia Soeharto mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. UU 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, dan Penjelasan Atas UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143, oleh Mensesneg Sudharmono, SH pada tanggal 23 Juli 1979 di Jakarta.
UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 25 Maret 2009. UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo pada tanggal 25 Maret 2003 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya.
UU 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa telah disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Agustus 2014. UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa diberlakukan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 7 Agustus 2014 di Jakarta.
UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Agustus 2011. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin diundangkan dan diberlakukan oleh Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235 pada tanggal 18 Agustus 2011 di Jakarta.
Berlangganan Kultur