Undang-undang Kepalangmerahan telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Januari 2018. UU No 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 4 dan Penjelasan UU No 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180 di Jakarta tanggal 9 Januari 2018.

NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika selalu diguncang dengan masalah penodaan agama. Masalah penodaan agama ketika berhadapan dengan hukum akan kembali ke masalah mayoritas vs minoritas. UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama kembali menjadi ujung tombak. Tombak dan pisau yang tajam untuk menghukum yang dianggap bersalah dan menodai agama tertentu.

Dalam BAB II Lampiran Permentan Luwak No. 37/Permentan/KB.120/6/2015, Biologi Luwak dan Perilaku Luwak menjadi bahasan tersendiri

Apa itu Kota Inklusif?. Pertanyaan yang jarang terucap dan diketahui, mengapa?. Jelas sebuah istilah yang hanya umum dikalangan tertentu dan belum dipahami oleh masyarakat banyak.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Perpres 47/2017 diundangkan pada Lembaran Negara Nomor 86 Tahun 2017 pada 13 April 2017 yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 April 2017. Perpres No.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.

Menteri Perhubungan Kabinet Kerja Budi Karya Sumadi pada tanggal 2 Oktober 2017 menandatangani Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2017 adalah Peraturan Gubernur yang baru, menggantikan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 51), dan Pergub No 51 tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pergub DIY Nomor 50 tahun 2017 ini ditetapkan, diundangkan dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2017.