Permendikbud 38 tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan

Permendikbud 38 tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015.
Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 kembali diubah untuk yang ketigakalinya dengan Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Perubahan ketiga ini mengatur tentang penambahan jangka waktu bantuan langsung tunai Desa. Tentu saja karena perkembangan yang ada dalam menghadapi Pandemi COVID-19 yang berlarut-larut dan berkepanjangan. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:
Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 adalah Lampiran Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Permendesa 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 memiliki tujuan untuk memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diterbitkan Kementerian Desa pada bulan September 2020. Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 masih diwarnai dengan perbaikan dampak Pandemi COVID-19. Permendesa ini mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Hal yang cukup menggembirakan adalah masuknya SDGs ke Desa sebagai pedoman umum pelaksanaan dana desa tahun 2021.
Panduan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020
Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menerbitkan Surat Edaran tentang Panduan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020. Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga bernomor PP.02.02/10.1.2/MENPORA/X/2020 ini diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Menpora Zainudin Amali. Agak telat memang, namun harus dipahami dimasa kedaruratan nasional karena pandemi COVID-19 saat ini. Bersyukur sekali bahwa kita masih dapat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92 Tahun 2020 ini di masa-masa yang sangat berat dan sulit.
Permendagri 4 tahun 2019 tentang Tata Cara dan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah
Peran Serta Masyarakat dan Tata Caranya untuk ikut serta dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah diatur dalam Permendagri 4 tahun 2019 tentang Tata Cara dan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah.
Permendikbud 69 tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah dalam sebuah Peraturan Menteri. Permendikbud 69 tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah adalah acuan dalam penulisan peristiwa sejarah. Seperti kita tahu bahwa eksistensi dan jati diri masyarakat dapat ditemukan melalui penelusuran masa lampau.
Permendikbud 72 tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah
Penulisan tokoh sejarah memiliki pedoman yaitu Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemdikbud menerbitkan Permendikbud 72 tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah dengan tujuan untuk memberikan acuan dalam penulisan tokoh sejarah. Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah berkaitan erat dengan arah pembangunan nasional Indonesia dan upaya mendukung gerakan revolusi mental.
Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif
Kebijakan Pemerintah untuk Pengendalian dan Pencegahan COVID-19 bidang Kebudayaan dan Ekoonomi Kreatif di masa Darurat Kesehatan COVID-19. Kebijakan Pemerintah untuk Pengendalian dan Pencegahan COVID-19 bidang Kebudayaan dan Ekoonomi Kreatif tertuang dalam SKB (Keputusan Bersama) Mendikbud dan Menparekraf Nomor 02/KB/2020 Nomor KB/1/UM.04.00/M-K/2020 tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19
SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 atau Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa COVID-19 dalam SKB Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 diubah.
Permendikbud 35 tahun 2020 tentang KNKI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 35 tahun 2020 tentang KNKI (Komite Nasional Kualifikasi Indonesia). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2020 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia ini mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2018 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1495). Apakah itu Kualifikasi, KKNI dan KNKI dalam Permendikbud 35 tahun 2020 tentang KNKI?
Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar
Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar. Anak Telantar adalah anak berusia dibawah 18 tahun dengan kondisi tanpa terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar menyebutkan tentang Kriteria Anak Telantar, yaitu: tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
Permenkeu 90 tahun 2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan
Permenkeu 90 tahun 2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang memberi maupun menerima bantuan atau sumbangan, serta harta hibahan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 dan ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Permenkeu 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN
Permenkeu 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewa
Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna
Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna adalah Peraturan Menteri Sosial baru yang menggantikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94).
Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
Kementerian Kesehatan menerbitkan kembali Pembaharuan dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease, COVID-19, edisi yang kelima. Buku tebal 200 halaman tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 edisi 5 tersebut dituangkan dalam sebuah Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan yaitu Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang tidak terpisahkan.
Berlangganan Menteri