Permendikbud 30 tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri

Permendikbud 30 tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri ditetapkan dengan pertimbangan untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri. Permendikbud 30 tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri didalamnya mengatur tentang:
Permenag 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim
Pendaftaran Majelis Taklim diatur dengan Permenag 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam nonformal sebagai sarana dakwah Islam. Majelis Taklim mempunyai tugas meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam. Pasal 2 Majelis Taklim mempunyai tugas meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam.
Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah dana APBN bagi Desa, ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
Pendampingan Masyarakat Desa diatur kembali dengan Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Peraturan Menteri ini mencabut dan menggantikan Permendesa PDTT 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, dengan alasan untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum.
PermenDesaPDTT 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa jogloabang Jum, 01/10/2020 - 20:33

PermenDesaPDTT 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diterbitkan untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif dan berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah, perlu menyusun pedoman tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

5.6
Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020 diatur kembali dengan diterbitkannya Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena pelaksanaan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru belum dapat dilaksanakan secara optimal di semua daerah.
Permendikbud 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional jogloabang Kam, 01/09/2020 - 04:25

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Permendibud baru ini memiliki latar belakang pokok yaitu bahwa Pertama, Sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter siswa secara utuh.

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Musyawarah Desa jogloabang Kam, 01/09/2020 - 02:29

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Musyawarah Desa ada dalam Lampiran II Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa melengkapi Petunjuk Teknis Musyawarah Desa adalah Juknis Musdes dalam Lampiran I Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Petunjuk Teknis Musyawarah Desa jogloabang Rab, 01/08/2020 - 22:34

Petunjuk Teknis Musyawarah Desa adalah Juknis Musdes dalam Lampiran I Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa jogloabang Rab, 01/08/2020 - 04:48

Musyawarah Desa diatur dengan Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musyawarah Desa biasanya disingkat dengan Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Warga negara yang rentan dengan administrasi kependudukan adalah permasalahan dan perlu mendapatkan jaminan dan akses dokumen kependudukan melalui pendataan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan. Hal ini diatur dengan Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK jogloabang Sel, 01/07/2020 - 02:26

SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur dengan Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Permendagri 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
Permendagri 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah memiliki tujuan untuk membangun mekanisme penyusutan barang milik daerah dengan cara menyajikan aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Perpres 81 Tahun 2019 tentang Kementerian BUMN
Perpres Kementerian BUMN atau Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk menindaklanjuti ditetapkannya Pembentukan Kementerian dan Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Tim BOS Reguler, Permendikbud 18 tahun 2019
Perubahan Petunjuk Teknis - Juknis BOS - Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang ditandatangani Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 22 Mei 2019 dan diberlakukan mulai tanggal 28 Mei 2019 setelah diundangkan di Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 609 dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler adalah perubahan tentang Ketentuan Lampiran I Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler.
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SD
Berikut BAB IV Penggunaan dana BOS Reguler, Komponen Pembiayaan Sekolah Dasar. Dalam Lampiran Permendikbud 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
Berlangganan Menteri