Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tambahan Penghasilan
Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tambahan Penghasilan merupakan Lampiran III Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.
Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tunjangan Khusus
Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tunjangan Khusus merupakan Lampiran II Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.
Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi
Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi merupakan Lampiran I Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.
Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah
Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah diubah oleh Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah. Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah mengubah Pasal 1, Pasal 8, dan Pasal 17. Serta mengubah Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.
Permendesa PDTT 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa
Kementerian Desa menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
Starla Bankum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum. Starla Bankum diatur dengan Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Sebagaimana kita keahui bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
Permenkumham 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
Permenkumham 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182), dan dinyatakan tidak berlaku. Permenkumham 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum mulai diberlakukan setelah 6 bulan sejak tanggal diundangkan pada tanggal 3 Februari 2021. Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini berlaku bagi Paralegal yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum.
Permendagri 76 tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca KTP-el
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) kita akan berkembang dan canggih, seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan fungsi KTP-el secara bertahap dengan peningkatan memori dan fitur pada cip KTP-el, cip KTP-el akan memuat data perorangan tambahan dari data KTP-el saat ini maupun sebagai data tambahan dari Instansi mitra/Pengguna pemanfaat cip KTP-el. Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Permendagri 76 tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca KTP-el Selain itu cip KTP-el juga akan memuat aplikasi tambahan.
Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa saat ini diatur dengan Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Reguler oleh Sekolah
Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Reguler oleh Sekolah merupakan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Sekolah Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
Permendikbud 6 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Reguler
Juknis BOS 2021 kembali diperbarui dengan Permendikbud 6 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SKB 3 Menteri tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 diatur dengan SKB 3 Menteri tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 yaitu oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Permendikbud 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan. Doctor Honoris Causa diberikan oleh Perguruan Tinggi kepada WNI dan/atau WNA. Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa diatur dengan Permendikbud 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan.
Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19
Kementerian Kesehatan menerbitkan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19. Keputusan Menkes ini menetapkan bahwa Rapid Diagnostic Test Antigen sebagai salah satu metode dalam pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining COVID-19 dalam kondisi tertentu.
Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas diatur kembali dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang baru yaitu Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.
Berlangganan Menteri