Membawa dan Belanja Barang ke Luar Negeri, PMK No 203/PMK.04/2017

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
Ketentuan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018
Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Mekanisme Pengawasan, Pembinaan, Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat dalam Dana Desa
Mekanisme Pengawasan, Pembinaan, Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa
Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018
Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018
Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa
Panduan Penggunaan Dana Desa 2018 sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 terbagi dalam dua bidang prioritas yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 keduanya dibahas dalam Pasal 5 - Pasal 10.
Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bidang Pembangunan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bidang Pembangunan Desa
Tujuan dan Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018
Tujuan dan Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permendesa PDTT 19 tahun 2017.
Landasan Hukum Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018
Landasan Hukum dan Ketentuan Umum dalam Permendesa No 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Kepmendesa PDTT No 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan 17000 Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa
Tata Cara Pengalokasian dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Perubahan Rincian Dana Desa 2018, Permenkeu 226/PMK.07/2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada 29 Desember 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1971 tanggal 29 Desember 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Widodo Ekatjahjana.
Tahapan Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017
Peraturan Baru tentang Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Berlangganan Menteri