Permenhub Nomor PM 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

Menteri Perhubungan Kabinet Kerja Budi Karya Sumadi pada tanggal 2 Oktober 2017 menandatangani Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.
PermenDPDTT No 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa 2018
Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ditandatangani oleh Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di Jakarta pada tanggal 22 September 2017 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ini diundangkan untuk dapat diberlakukan pada tanggal 29 September 2017 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359.
Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
Permendagri 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.
Permendagri 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 30 Juni 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2016 Nomor 1037 pada tanggal 15 Juli 2016 di Jakarta.
Permenkeu 49/PMK.07/2016, Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
Peraturan ini sudah tidak berlaku dan dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
Permenkeu No 48/PMK.07/2016, Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Permenkeu 48/PMK.07/2016 mencabut Permenkeu No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Permenkeu No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BAB X Ketentuan Penutup Pasal 123).
PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
Indeks Desa Membangun adalah terusan dari Data Potensi Desa tahun 2014 yang diberlakukan sebagai baseline Data Dasar Pembangunan Desa. Jumlah Desa saat ini mencapai 74.749 Desa (Kemdagri, 2015) dan diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat Desa. Sementara itu data Potensi Desa (Podes) Tahun 2014 masih menjangkau 73.709 Desa. sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengentaskan 5000 desa tertinggal dan meningkatkan minimal 2000 Desa Mandiri sesuai RPJMN 2015 - 2019.
Permendesa 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Hal ini dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Besaran Dana Desa 2016
APBN tahun 2016 disahkan DPRRI pada 30 Oktober 2016. Alokasi Dana Desa dalam APBN dialokasikan sebesar 46,98 Trilyun Rupiah, hingga saat ini baru mencapai 6,5 persen dari total anggaran belanja transfer ke daerah, masih dibawah 10 persen sebagaimana diamanatkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejauh ini dibandingkan alokasi dana desa tahun lalu, Dana Desa mengalami peningkatan sebesar 26,22 trilyun rupiah atau meningkat 126 persen dari alokasi dana desa tahun 2015 yang hanya sebesar 20,77 Trilyun rupiah.
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada bulan Nopember 2015 menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 ini sekaligus mencabut Permendesa PDTTrans Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
Permendagri 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Pemerintah kembali mengeluarkan peraturan tentang aset Desa. Aset Desa ini diatur dengan Permendagri 1 tahun 2016 yang diterbitkan pada 15 Januari 2016. Ketentuan Peralihan dalam Permendagri 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mengatakan bahwa pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
Dasar Hukum Mendirikan BUM Desa
Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa adalah sebuah kesempatan yang membuka lebar Desa untuk bergerak dalam bidang ekonomi secara mandiri. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sudah saatnya dengan BUMDesa ini desa-desa bisa bergerak dalam bidang ekonomi secara mandiri untuk memakmurkan desanya sendiri-sendiri.
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
Update tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa di sini : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
Permendagri 114 tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa
Pasal 6 ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 40 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60 ayat (4), Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 79, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) dicabut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa dicabut oleh Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Berlangganan Menteri