SE Mendikbud 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan

Surat Edaran Mendikbud, SE Mendikbud 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ditandatangani Mendikbud Nadiem Anwar Makariem pada tanggal 9 Maret 2020 di Jakarta.
Permenkes 59 tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
Permenkes 59 tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu menjadi sangat penting di saat situasi penyakit infeksi emerging semakin menjadi ancaman penting bagi keamanan kesehatan global, karena dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) bahkan berpotensi menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Saat ini di tahun 2020, Virus Corona menjadi musuh dunia.
KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, bertujuan untuk mengantisipasi dan menangani penyakit yang dapat menimbulkan wabah dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar.
Kebijakan Akuntansi Investasi
Kebijakan Akuntansi Investasi dari Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Kebijakan Akuntansi Investasi merupakan BAB IV dari Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas adalah bagian dari Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB III membahas tentang Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas. Kas dan Setara Kas didefinisikan dalam Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
Kebijakan Pelaporan Keuangan
Kebijakan Pelaporan Keuangan adalah bagian dari Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yaitu BAB II Kebijakan Laporan Keuangan. Dalam Peraturan Menteri Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat hal-hal yang dimaksud dengan:
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Kebijakan Akuntansi adalah BAB I dari Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.
Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020
Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020 bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan yang bermutu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan.
Permenag 5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi
Permenag 5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi melalui Pelaksanaan Mata Kulian Agama yang harus memenuhi Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama. Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi adalah pendidikan untuk membentuk mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai ajaran agama, cinta tanah air, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Permenag 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter
Permenag 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter bertujuan meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.
Permenkes 75 tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan
Permenkes 75 tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan memiliki tujuan untuk memberikan panduan kepada pelaku Penanggulangan Krisis Kesehatan di tingkat daerah dan pusat, agar terselenggara sistem Penanggulangan Krisis Kesehatan yang terkoordinasi, terencana, terpadu, dan menyeluruh guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak permasalahan kesehatan.
Permendag 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba
Waralaba di Indonesia diatur dengan Permendag 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Penyelenggaraan Waralaba harus didasarkan pada Perjanjian Waralaba yang dibuat antara para pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung
Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung adalah Peraturan Menteri yang mengatur distribusi penjualan secara langsung baik yang dilakukan secara Single Level Marketing ataupun Multi Level Marketing (MLM). Penjualan Langsung secara Multi Tingkat (Multi Level Marketing) adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen.
Penilaian Tren Pertumbuhan Anak
Penilaian Tren Pertumbuhan Anak ada dalam BAB III Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Adapun isi BAB 3 Lampiran Permenkes tentang Standar Antropometri Anak adalah sebagai berikut:
Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak ada dalam Lampiran Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak yang memuat tentang Standar Antropometri Pertumbuhan Anak (GPA) yang terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Berat Badan menurut Tinggi Badan BB/TB), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U).
Berlangganan Menteri