PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas jogloabang Min, 07/28/2019 - 22:41

Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Permendikbud 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah jogloabang Sab, 07/27/2019 - 09:44

Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah. Hari sekolah diatur dengan Permendikbud. Permendikbud tentang Hari Sekolah ditetapkan Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 12 Juni 2017 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Permensos 29/2017, Perubahan Atas Permensos 16/2017, Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah Permensos yang mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167).
Permensos 12 tahun 2018, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Disabilitas Mental jogloabang Kam, 07/25/2019 - 15:36

Pedoman pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental. Pedoman pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental adalah untuk mencegah dan menangani pemasungan bagi penyandang disabilitas mental serta mendukung gerakan stop pemasungan bagi penyandang disabilitas mental.

Permensos 28 tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TKSK adalah singkatan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. TKSK diatur dengan Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Nomor 28 tahun 2018.
PerbanKN 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS. Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Badan (Perban) Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana pada tanggal 26 Maret 2019.
Permendikbud 48 Tahun 2018 tentang Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing
Persyaratan dan tata cara permohonan izin penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia oleh pihak asing, saat ini mulai diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing.
Permendikbud 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah
Penggunaan, Tata Cara, Jenis, Warna dan Model Pakaian Seragam Sekolah tingkat Dasar, Menengah Pertama hingga Menengah Atas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah. Permendikbud 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuha pada tanggal 9 Juni 2014.
Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah jogloabang Sab, 07/20/2019 - 15:03

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite Sekolah diatur dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah ditetapkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 30 Desember 2016.

Permendagri 137 Tahun 2017, Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Mendagri Tjahjo Kumolo menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan pada tanggal 27 Desember 2017 di Jakarta. Permendagri 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan mulai diberlakukan setelah diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955 di Jakarta oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.
PermenLHK P.21/menlhk/setjen/kum.1/4/2019, Hutan Adat Dan Hutan Hak
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/menlhk/setjen/kum.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak ditetapkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada tanggal 29 April 2019. PermenLHK P.21/menlhk/setjen/kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak mulai berlaku setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 10 Mei 2019 di Jakarta.
Permenperin 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau jogloabang Kam, 07/18/2019 - 18:13

Peraturan Menter! Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1775, dengan kata kunci Kemenperin. Industri Hijau. Sertifikasi, Pencabutan. Peraturan Menter!

Peraturan Menteri Perindustrian jogloabang Kam, 07/18/2019 - 18:05

Pustaka tentang Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperind.

PermenPPPA 5 Tahun 2015, Penyediaan Sarana Kerja Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja
Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja. PermenPPPA 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja ditetapkan Menteri PPPA Yohana Yembise pada tanggal 27 Mei 2015.
Permenaker 10/2019, Tata Cara Pemberian Izin P3MI
Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah ditetapkan oleh Menaker M. Hanif Dhakiri pada tanggal 28 Juni 2019. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ini diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 730 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ri pada tanggal 2 Juli 2019 di Jakarta.
Permensos 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Pedoman Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Permensos 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diperlukan adanya standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
Berlangganan Menteri