SE Mendikbud 5/2019, Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan Dalam Masa PLS

Mendikbud Muhadjir Effendy menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan Dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS). Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan Dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tersebut ditandatangani Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 3 Juli 2019. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2019 ini ditujukan kepada GUbernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
Permenpar 11/2015, Pemberlakuan SKKNI Pariwisata jogloabang Sab, 07/13/2019 - 21:53

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata ini ditetapkan oleh Menpar Arief Yahya pada tanggal 6 Juli 2015.

Permenpar 20/2015, Standar Usaha Panti Pijat
Mendirikan usaha Panti Pijat perlu menengok dan mempelajari Standar Usaha Panti Pijat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata. Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Panti Pijat ditetapkan Menteri Pariwisata Arief Yahya pada tanggal 11 Nopember 2015. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat diundangkan oleh Widodo Ekatjahjana pada tanggal 16 Nopember 2015 di Jakarta.
Permendikbud 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Anak Veteran RI
Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia adalah sebuah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia ditandatangani oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 21 Mei 2019. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia diundangkan dalam Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 608 oelh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 28 Mei 2019 di Jakarta.
Permenpar 7/2016, Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi
Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi telah ditandatangani Menpar Arief Yahya pada tanggal 15 Juni 2016. Permenpar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi diundangkan di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 910 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 201 Juni 2016.
Permenpar 10/2018, Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata telah ditandatangani Menteri Pariwisata Arief Yahya pada tanggal 28 Agustus 2018. Permenpar 10/2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata diudangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada 6 September 2018 di Jakarta.
Permenpar 5/2017, Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran jogloabang Sab, 07/13/2019 - 05:02

Kementrian Pariwisata menerbitkan Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran. Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran ini dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran.

Permenpar 2 tahun 2017 tentang Pedoman Tempat Penyelenggaraan Kegiatan (Venue) Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran jogloabang Sab, 07/13/2019 - 01:50

Pedoman Tempat Penyelenggaraan Kegiatan (Venue) Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2017. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tempat Penyelenggaraan Kegiatan (Venue) Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran ditetapkan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya pada tanggal 31 Januari 2017 dan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif jogloabang Jum, 07/12/2019 - 22:54

Tentang Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pedoman dan Tata Cara dari Kementrian Pariwisata Republik Indonesia.

PermenLHK P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan
Peraturan Menteri tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan diterbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri LHK Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan ditandatangani Menteri LHK Siti Nurbaya pada tanggal 14 Januari 2019.
Permen LHK 7/2018, Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim jogloabang Kam, 07/11/2019 - 01:44

Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018. Permen LHK Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim ini ditandatangani oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada tanggal 22 Februari 2018, diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 6 Maret 2018 di Jakarta.

Permensos 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
Pada tanggal 24 Mei 2018 Menteri Sosial Idrus Marham menandatangani Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia ini untuk merespons semakin meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah lanjut usia dengan kompleksitas permasalahannya memerlukan standar lembaga dan rehabilitasi sosial lanjut usia.
Permensos 26 Tahun 2018, Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum jogloabang Rab, 07/10/2019 - 22:10

Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sekarang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018. Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditandatangani Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 28 November 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1642 oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemnkumham RI pada tanggal 13 Desember 2018 di Jakarta.

Permensos No 20 Tahun 2017, Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling jogloabang Sel, 07/09/2019 - 23:36

Proses Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dam Sarana Prasarana Lingkungan diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling).

Permensos 26 Tahun 2017, Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial
Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial. Konflik Sosial sendiri maksudnya adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
Permensos 6 Tahun 2016, Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ada dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 22 April 2016.
Berlangganan Menteri