Komponen Pembiayaan BOS Reguler 2019 pada SDLB, SMPLB, SMALB, atau SLB

Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, atau SLB ada dalam Lampiran Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler BAB IV Penggunaan Dana bagian F tentang Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, atau SLB. Berikut adalah penggunaan dana BOS Reguler 2019 untuk Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, atau SLB.
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMK, Juknis BOS 2019
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMK ini adalah bagian D dari BAB IV Penggunaan Dana, dalam Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Lampiran Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Berikut adalah Komponen Pembiayaan BOS Reguler SMK, Juknis BOS 2019.
Komponen Pembiayaan BOS Reguler SMA tahun 2019
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMA ini adalah bagian D dari BAB IV Penggunaan Dana, Lampiran Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Berikut adalah Komponen Pembiayaan BOS Reguler SMA BOS Juknis BOS 2019 Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMA Pengembangan Perpustakaan Pembelian buku teks dan buku nonteks maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana BOS Reguler yang diterima.
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMP tahun 2019
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMP ini adalah bagian dari BAB IV Penggunaan Dana, Lampiran Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Berikut adalah Komponen Pembiayaan BOS Reguler SMP BOS 2019 Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMP Pengembangan Perpustakaan Pembelian buku teks dan buku nonteks maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana BOS Reguler yang diterima.
Perpres 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia jogloabang Sel, 06/25/2019 - 16:21

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Mei 2019, berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 99 pada tanggal 16 Mei 2019 di Jakarta.

Permendikbud 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan
Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Perbaikan AC, Tari Modern Indonesia, Pengembangan Gim, Desain Web, Pemrograman Web, Desain Dengan Bantuan Komputer, Komputer Aplikasi Perkantoran, Pengasuhan Anak, Perbaikan Telepon Seluler, Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram, Perakitan Pipa Bahan Logam, Pengoperasian Alat Berat, Akupresur, Penyutradaraan Televisi, Penyiaran Radio, Tari Tradisional, Bahasa Inggris Untuk Pekarya Kesehatan, Jurnalistik, Desain Interior, Perbaikan Sepeda Motor, Robotika, Awak Kabin Pesawat Udara, Tata Operasi Darat, Pijat Urut T
Permendagri 18 tahun 2018, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 9 April 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569 tanggal 27 April 2018 di Jakarta.
Permendikbud 5 Tahun 2019 tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP Museum dan Taman Budaya jogloabang Sen, 06/24/2019 - 12:37

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dituangkan dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2019.

Permendikbud 4 Tahun 2019 tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD 2019 jogloabang Sen, 06/24/2019 - 10:42

Permendikbud Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 ini mengganti Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD 2018.

Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, Permendikbud 7 Tahun 2017
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
Permendikbud 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan
Permendikbud Nomor 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan ditetapkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 18 Januari 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peeraturan Perundang-undangan Kemenkumham pada tanggal 4 Februari 2019 di Jakarta.
Permenaker 18/2018, Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Pada 10 Desember 2018 Kemenaker RI resmi mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1045 digantikan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Permenaker 18 tahun 2018 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran ditetapkan Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 22 April 2019 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 492 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana pada 8 Mei 2019 di Jakarta.
Permenaker 2/2019, Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif
Peraturan Menteri Ketenagakerjaanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif ditetapkan oleh Menaker Hanif Dhakiri dan diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 241 oleh Dirjen Perundang-undangan Kemkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 Maret 2019 di Jakarta.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja, Pekerja Migran, Desa Migran hingga tetek bengeknya.
Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019, Penerimaan Peserta Didik Baru
Mendikbud Muhadjir Effendy menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada tanggal 21 Juni 2019 di Jakarta. Surat Edaran Mendikbud No. 3 tahun 2019 tentang PPDB disampaikan untuk seluruh Gubernur di Indonesia dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Surat Edaran Mendikbud tentang PPDB Nomor 3 Tahun 2019 ini adalah dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2019.
Berlangganan Menteri