Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah, BOS 2019

Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah, adalah Lampiran II dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler adalah perubahan tentang Ketentuan Lampiran I Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler. Sementara Lampiran II Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Regulermasih dipergunakan.
Permendikbud 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 14 Desember 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada 20 Desember 2018. Sehingga Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan mulai diberlakukan.
Permendikbud No. 46 Tahun 2018, Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan
Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan ditetapkan oleh Menteri Muhadjir Effendy dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan. Permendikbud No. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan ditandatangani Mendikbud dan diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan KEmenkumham dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1821 pada tanggal 31 Desember 2018 di Jakarta. Sebagaimana juga diamanatkan oleh UU Pemajuan Kebudayaan.
Permendikbud 45 Tahun 2018, Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
Sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. Pada 31 Desember 2018 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK
Permendikbud 51 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605), yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Permendikbud No. 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah jogloabang Sel, 06/18/2019 - 18:58

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - Permendikbud - Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diteken oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada tanggal 6 Februaru 2019 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Widodo Ekatjahjana pada tanggal 26 Februari 2019 di Jakarta.

Permenkumham 8 Tahun 2018, Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah jogloabang Sen, 06/17/2019 - 16:42

Biaya jasa hukum untuk pendirian PT bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur standarnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Permenkumham Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Permenkumham No 8 Tahun 2018 ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 15 Maret 2018 dan diundangkan oelh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 397 pada tanggal 20 Maret 2018 di Jakarta.

Permenkeu 61/PMK.07/2019, Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi jogloabang Sen, 06/17/2019 - 08:34

Intervensi pencegahan stunting terintegrasi hingga ke tingkat Desa. Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2019 ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 13 Mei 2019 dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 530.

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS 2019
Perubahan Juknis BOS 2019. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada tanggal 22 Mei 2019. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 609 dan diberlakukan mulai tanggal 28 Mei 2019.
Permentan 5 Tahun 2019, Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Permentan No. 5/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian ditandatangani Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman pada 14 Januari 2019 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumkam Widodo Ekatjahjana pada tanggal 17 Januari 2019.
Permentan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah
Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10 2011 tentang Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.
Permenkes No 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta jogloabang Kam, 06/13/2019 - 09:56

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta. Permenkes 11/2019 tentang Penanggulangan Kusta ditandatangani Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek pada 27 Maret 2019 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2019 Nomor 449 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 18 April 2019.

Permenkes No 4 Th 2019, Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Nila Farid Moeloek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2019 menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Permenkes No 4 Tahun 2019 ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Widodo Ekatjahjana pada tanggal 31 Januari 2019 di Jakarta.
Permendikbud 3 tahun 2019 tentang Juknis BOS 2019
STATUS: Lampiran Juknis BOS 2019 Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler TIDAK BERLAKU dan diubah ke Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS 2019 Petunjuk Teknis - Juknis BOS 2019 - Bantuan Operasional Sekolah Reguler 2019 dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Permen Desa PDTT 16 tahun 2018
UPDATE Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dicabut dan diganti dengan Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa kembali diubah. Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.
Berlangganan Menteri