Bahan Aktif dan Produk Rumah Tangga untuk Disinfeksi COVID-19

LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merilis daftar sementara bahan aktif dan produk rumah tangga untuk disinfeksi COVID-19, coronavirus disease. List bahan aktif dari produk rumah tangga untuk disinfectant COVID-19 ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membuat sendiri dan LIPI menghimbau agar masyarakat membeli sesuai kebutuhan sahaja. Prioritas penggunaan bahan disinfeksi saat pageblug korona ini adalah untuk kepentingan medis yang lebih urgent.
Peraturan LKPP 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ jogloabang Rab, 11/20/2019 - 05:41

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah amanat ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut tentang kelembagaan pengadaan barang/jasa. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah yang kita kenal dengan LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.

Permen KKP 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) diterbitkan Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu Kusukan ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Panduan Penggunaan Aplikasi Samsat Online Nasional jogloabang Rab, 11/06/2019 - 04:22

Aplikasi Samsat Online Nasional tentu memudahkan masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Samsat Online Nasional merupakan layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembina Samsat Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengesahan STNK yang dapat dilakukan secara Nasional melalui aplikasi layanan mobile.

Permenkes 16 tahun 2019 tentang Pencegahan, Penanganan, Sanksi Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek pada tanggal 18 Juli 2019.
Contoh-contoh Sistematika Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 11 PermendesaPDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 Pasal 12, menyebutkan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
PermenPUPR 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan IMB Gedung Dan SLF Bangunan Gedung Melalui OSS
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Kebijakan tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah
Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah diterbitkan pada bulan Oktober 2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen). Dengan adanya Festival Literasi Sekolah 2019 pada tanggal 26 s.d 29 Juli 2019, peran aktif semua pihak dalam upaya menggerakkan literasi di sekolah menjadi hal penting bagi para pemangku kepentingan. Berita tentang Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah ini dirilis dalam blog Kembdikbud pada 31 Juli 2019.
Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
Berdasarkan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan, termasuk SMP, harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
SE Mendikbud 5/2019, Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan Dalam Masa PLS jogloabang Sab, 07/13/2019 - 23:38

Mendikbud Muhadjir Effendy menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan Dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS). Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan Dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tersebut ditandatangani Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 3 Juli 2019. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2019 ini ditujukan kepada GUbernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Mengenal Swakelola Tipe III, Perpres 16 Tahun 2018
Swakelola Tipe III adalah dimensi baru kemitraan antara Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan untuk Inovasi Pembangunan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adalah sebuah buku yang diterbitkan lembaga AKATIGA dari Bandung yang bergerak dalam bidang analisis sosial, bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP, dan buku Swakelola Tipe III ini didukung juga pembuatannya oleh KSI, Knowledge Sector Initiative.
Permenaker 2/2019, Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif jogloabang Sab, 06/22/2019 - 09:31

Peraturan Menteri Ketenagakerjaanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif ditetapkan oleh Menaker Hanif Dhakiri dan diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 241 oleh Dirjen Perundang-undangan Kemkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 Maret 2019 di Jakarta.

Panduan Padat Karya Tunai Dana Desa jogloabang Min, 02/04/2018 - 07:32
Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Cash for Work atau Padat Karya Tunai yang diarusutamakan oleh Pemerintah pada tahun 2018 ini menjadi laporan utama Majalah Media Keuangan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Ketentuan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018 jogloabang Sel, 01/30/2018 - 02:21
Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa
Panduan Penggunaan Dana Desa 2018 sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 terbagi dalam dua bidang prioritas yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 keduanya dibahas dalam Pasal 5 - Pasal 10.
Permensos 21 tahun 2017 tentang Kartu Penyandang Disabilitas jogloabang Sab, 12/23/2017 - 13:19

Permensos Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas diterbitkan Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa pada 28 November 2017 dan diundangkan di Jakarta pada 4 Desember 2017 pada Berita Negara Nomor 1730 tahun 2017. Permensos 21/2017 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 121 UU 6 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Berlangganan Panduan