Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Kebijakan Akuntansi Pendapatan adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Pendapatan terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XI. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.
Kebijakan Akuntansi Ekuitas
Kebijakan Akuntansi Ekuitas adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Ekuitas terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB X. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.
Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang
Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB IX. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.
Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB VIII. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.
Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 adalah kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).
Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
Kebijakan Akuntansi Aset Tetap adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap adalah BAB VII dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.
SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai. SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa memiliki maksud untuk memberi acuan kepada Desa untuk Tanggap COVID-19, dan Padat Karya Tunai di Desa dengan menggunakan Dana Desa.
Kebijakan Akuntansi Persediaan
Kebijakan Akuntansi Persediaan adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Persediaan adalah BAB VI dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.
Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19
Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020.
Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan
Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan ditetapkan di Jakarta oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makariem pada tanggal 9 Maret 2020. PBJ adalah Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan. PBJ Satuan Pendidikan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan melalui Penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola Satuan Pendidikan.
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi COVID-19
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi COVID-19 adalah BAB IV dari buku Revisi Ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19).
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)
Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCov) mengalami revisi yang ketiga untuk menyesuaikan dengan perkembangan COVID-19. Menjadi Revisi Ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19).
SE HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
Kementerian Kesehatan menerbitkan SE HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Surat Edaran Menkes tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) ditujukan kepada para Pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. SE HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020 oleh Menkes Terawan Agus Putranto.
Infografis Protokol Kesehatan COVID-19
Kementerian Kesehatan menerbitkan Infografis Protokol Kesehatan COVID-19. Infografis ini berusaha menjelaskan tentang apa yang perlu dilakukan dan disajikan dalam bentuk gambar. Seperti kita ketahui bahwa Infografis Protokol Kesehatan COVID-19 ini bentuk lain lain dari Protokol Kesehatan COVID-19 yang dirilis oleh KSP untuk Penanganan Virus Corona di Indonesia.
Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan COVID-19
Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan COVID-19 diterbitkan dan disusun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jurnalis Krisis dan Bencana, dan Komite Keselamatan Jurnalis. Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan COVID-19 ini penting karena COVID-19 adalah virus baru yang mengancam keselamatan manusia, dan telah menimbulkan korban jiwa. COVID-19 saat ini mengacak-acak berbagai sendi kehidupan dari kehidupan sosial hingga ekonomi dunia, yang mengakibatkan kelumpuhan dan penutupan serta isolasi individu maupun komunitas untuk mencegah penyebaran virus corona meluas.
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi nCoV-2019
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi nCoV-2019 merupakan bagian dari buku Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (nCoV-2019) dalam BAB IV. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dalam Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (nCoV-2019) merupakan informasi awal atas COVID-19 yang sekarang sudah dideklarasikan menjadi Pandemi oleh WHO.
Berlangganan Pedoman