PermenDPDTT No 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa 2018

Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ditandatangani oleh Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di Jakarta pada tanggal 22 September 2017 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ini diundangkan untuk dapat diberlakukan pada tanggal 29 September 2017 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359.
Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
Permendagri 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.
PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
Indeks Desa Membangun adalah terusan dari Data Potensi Desa tahun 2014 yang diberlakukan sebagai baseline Data Dasar Pembangunan Desa. Jumlah Desa saat ini mencapai 74.749 Desa (Kemdagri, 2015) dan diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat Desa. Sementara itu data Potensi Desa (Podes) Tahun 2014 masih menjangkau 73.709 Desa. sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengentaskan 5000 desa tertinggal dan meningkatkan minimal 2000 Desa Mandiri sesuai RPJMN 2015 - 2019.
Permendesa 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Hal ini dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
PP 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
PP 8 tahun 2016 tentang 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dilaterbelakangi bahwa pelaksanaan penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 teniang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 t
Besaran Dana Desa 2016
APBN tahun 2016 disahkan DPRRI pada 30 Oktober 2016. Alokasi Dana Desa dalam APBN dialokasikan sebesar 46,98 Trilyun Rupiah, hingga saat ini baru mencapai 6,5 persen dari total anggaran belanja transfer ke daerah, masih dibawah 10 persen sebagaimana diamanatkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejauh ini dibandingkan alokasi dana desa tahun lalu, Dana Desa mengalami peningkatan sebesar 26,22 trilyun rupiah atau meningkat 126 persen dari alokasi dana desa tahun 2015 yang hanya sebesar 20,77 Trilyun rupiah.
Aplikasi Keuangan Desa Kabupaten Banyuwangi
Inovasi Keuangan Desa di Banyuwangi dengan support Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah contoh praktik pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kesadaran Kabupaten dalam hal ini Banyuwangi dipimpin oleh Bupati H. Abdullah Azwar Annas merespon dengan cepat bagimana mengimplementasikan UU Desa secara bagus sebagai payung hukum terhadap Desa untuk dapat melaksanakan pembangunan Desa. Apa yang dilakukan Azwar Anas Bupati Banyuwangi adalah Membangun Desa. Untuk membantu masyarakat Desa melakukan kegiatan Desa Membangun.
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada bulan Nopember 2015 menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 ini sekaligus mencabut Permendesa PDTTrans Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
Permendagri 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Pemerintah kembali mengeluarkan peraturan tentang aset Desa. Aset Desa ini diatur dengan Permendagri 1 tahun 2016 yang diterbitkan pada 15 Januari 2016. Ketentuan Peralihan dalam Permendagri 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mengatakan bahwa pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
Peraturan Daerah tentang Produk Hukum di Desa
Undang-undang Desa atau Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa banyak sekali perubahan, salah satunya terhadap peraturan daerah tentang produk hukum di desa. Sehingga Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi semangat dan substansinya tentang Produk Hukum di Desa perlu disesuaikan kembali dan salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa.
Pedoman Pelaksanaan Dana transfer ke Desa di Wonosobo
Sebagai gambaran bahwa memang benar untuk melakukan implementasi UU Desa, Kabupaten harus menyiapkan ubo rampe seperti peraturan bupati yang mengatur tata cara pengalokasian, tata cara penetapan dan pembagian besaran dana desa hingga aturan-aturan yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Desa agar dapat melaksanakan implementasi UU Desa dan menggunakan dana desa pada arah yang benar dan terkoordinasi dengan pemerintah di atasnya.
Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
Pada 31 Desember 2014 Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Jenis Peraturan yang diatur di Permendagri 111 tahun 2014 ini adalah tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan di Desa tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 tetap dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Berlangganan Pedoman