Infografis Protokol Kesehatan COVID-19

Kementerian Kesehatan menerbitkan Infografis Protokol Kesehatan COVID-19. Infografis ini berusaha menjelaskan tentang apa yang perlu dilakukan dan disajikan dalam bentuk gambar. Seperti kita ketahui bahwa Infografis Protokol Kesehatan COVID-19 ini bentuk lain lain dari Protokol Kesehatan COVID-19 yang dirilis oleh KSP untuk Penanganan Virus Corona di Indonesia.
Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan COVID-19
Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan COVID-19 diterbitkan dan disusun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jurnalis Krisis dan Bencana, dan Komite Keselamatan Jurnalis. Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan COVID-19 ini penting karena COVID-19 adalah virus baru yang mengancam keselamatan manusia, dan telah menimbulkan korban jiwa. COVID-19 saat ini mengacak-acak berbagai sendi kehidupan dari kehidupan sosial hingga ekonomi dunia, yang mengakibatkan kelumpuhan dan penutupan serta isolasi individu maupun komunitas untuk mencegah penyebaran virus corona meluas.
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi nCoV-2019
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi nCoV-2019 merupakan bagian dari buku Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (nCoV-2019) dalam BAB IV. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dalam Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (nCoV-2019) merupakan informasi awal atas COVID-19 yang sekarang sudah dideklarasikan menjadi Pandemi oleh WHO.
Manajemen Klinis Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Novel Coronavirus
Manajemen Klinis adalah judul BAB III Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCov). Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCov) diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Manajemen klinis ditujukan bagi tenaga kesehatan yang merawat pasien ISPA berat baik dewasa dan anak di rumah sakit ketika dicurigai adanya infeksi 2019-nCoV.
Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCov)
Akhir bulan Januari 2020 Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menerbitkan sebuah panduan yang berjudul Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCov). Novel Coronavirus saat ini terkenal dengan sebutan COVID-19 atau Corona Virus / Diseases 2019. Buku ini tebalnya 75 halaman dan menjadi dokumen resmi dari Kementerian Kesehatan dan Germas.
Protokol Pelaksanaan UN Tahun 2019/2020 untuk Penanganan Penyebaran COVID-19
Terkait dengan wabah corona ( COVID-19 ) Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP menerbitkan 2 surat berturut-turut dalam 2 hari tentang Protokol Pelaksanaan UN Tahun 2019/2020 untuk Penanganan Penyebaran COVID-19 dan Pelaksanaan UN Tahun 2020 terkait Penyebaran Virus Corona (COVID-19).
SE Mendikbud 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan
Surat Edaran Mendikbud, SE Mendikbud 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ditandatangani Mendikbud Nadiem Anwar Makariem pada tanggal 9 Maret 2020 di Jakarta.
Penanganan Virus Corona di Indonesia
Penanganan Virus Corona di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah juga menerbitkan protokol penanganan Virus Corona. Virus Covid-19 telah merenggut banyak korban. Mengapa diperlukan protokol penanganan Virus Corona? Virus Corona, Corona Virus, Novel Corona Virus atau Covid-19 telah membuat dunia berantakan. Dari kehidupan sehari-hari, traveling hingga perekonomian dunia menjadi lesu. Karena pembatasan-pembatasan dengan maksud agar penyebaran pandemik CoronaVirus tidak meluas.
Permendag 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba
Waralaba di Indonesia diatur dengan Permendag 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Penyelenggaraan Waralaba harus didasarkan pada Perjanjian Waralaba yang dibuat antara para pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
Penilaian Tren Pertumbuhan Anak
Penilaian Tren Pertumbuhan Anak ada dalam BAB III Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Adapun isi BAB 3 Lampiran Permenkes tentang Standar Antropometri Anak adalah sebagai berikut:
Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak ada dalam Lampiran Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak yang memuat tentang Standar Antropometri Pertumbuhan Anak (GPA) yang terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Berat Badan menurut Tinggi Badan BB/TB), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U).
Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak
Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak karena perlu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan program perbaikan gizi masyarakat.
PP 43 tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara
PP 43 tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa urutan langkah-langkah Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN adalah pengkajian, penyusunan rancangan perubahan bentuk badan hukum, pengumuman, persetujuan RUPS/Menteri, dan kemudian diusulkan kepada Presiden disertai rancangan peraturan pemerintah.
Permenhub PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat
Permenhub PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat di luncurkan Kementrian Perhubungan pada tanggal 11 Maret 2019. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat diteken Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tanggal 11 Maret 2019 di Jakarta dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 11 Maret 2019 di Jakarta.
UU 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
UU 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menerangkan bahwa Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.
Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah dana APBN bagi Desa, ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Berlangganan Pedoman