Permensos 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial jogloabang Jum, 11/15/2019 - 16:02

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial merupakan amanat dari Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Peraturan ORI 38 tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri

Ombudsman menerbitkan Pedoman Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan, dan pedoman dalam pelaksanaan investigasi atas prakarsa sendiri, untuk itu diperlukan pengaturan tata cara dan penyelesaian investigasi atas prakarsa sendiri. Investigasi atas Prakarsa Sendiri adalah kegiatan pemeriksaan atas Dugaan Maladministrasi berdasarkan inisiatif Ombudsman.
PADG 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code untuk Pembayaran jogloabang Jum, 11/08/2019 - 01:22

Bank Indonesia dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Sebagaimana kita ketahui dan kenal seperti apa QR Code tersebut, yang bisa digunakan bahkan tidak hanya untuk pembayaran. Namun disini yang dibahas adalah QR Code untuk pembayaran. Para pelaku UMKM sekarang pun sudah menggunakannya untuk kemudahan dan berbagai manfaat yang menguntungkan dan praktis.

Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak jogloabang Sel, 11/05/2019 - 22:41

Kartu Identitas Anak diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri tentang Kartu Identitas Anak adalah upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Perpres 75 tahun 2019 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Besaran iuran BPJS akan naik per 1 Januari 2020. Besaran iuran BPJS tersebut naik karena adanya Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan Iuran BPJS ditegaskan dalam Pasal 34 Perpres 75 tahun 2019 yaitu untuk Kelas I sebesar Rp.160.000,00/orang/bulan, Kelas II sebesar Rp.110.000,00/orang/bulan dan Kelas III sebesar Rp.42.000,00/orang/bulan.
Permen PPPA 12 tahun 2019 tentang Pedoman Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak jogloabang Sel, 10/29/2019 - 13:47

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2019
Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan 2019 disusun oleh Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019. Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 101/HUK/2019 tentang Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 yang ditandatangani Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 20 Agustus 2019, di Jakarta.
Perpres 65 tahun 2019 tentang Tunjangan dan Fasilitas Dubes, PNS, TNI, dan Polri di Luar Negeri
Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas Bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
PP 75 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan jogloabang Kam, 10/24/2019 - 00:28

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Perlu kita ketahui bahwa Sistem Perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungiawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.

Perpres 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hari Santri 2019 jogloabang Kam, 10/03/2019 - 02:15

Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dengan Kepres Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 15 Oktober 2015. Dasar hukum Kepres Hari Santri adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permenkes 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 38 tahun 2018 tentang Keperawatan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Pasal 4 ayat (3), Pasal 23, Pasal 28 ayat (5), Pasal 34, Pasal 35 ayat (5), dan Pasal 57 memerlukan aturan pelaksanaan. Aturan Pelaksanaan UU 38 tahun 2014 tentang Keperawatan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 38 tahun 2018 tentang Keperawatan.
Permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan jogloabang Sab, 09/28/2019 - 05:22

Pada tanggal 30 Desember 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 31 Desember 2015 di Jakarta.

Permenkes 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien jogloabang Jum, 09/27/2019 - 18:11

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Masing-masing pihak memiliki kewajiban, kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pedoman Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2019
Pedoman Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2019 diterbitkan Kemendikbud RI pada 23 September 2019. Kemudian pada tanggal 24 September 2019 Mendikbud mengeluarkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2019. Hal ini disadur dari Web Kemendikbud.
Contoh-contoh Sistematika Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 jogloabang Min, 09/22/2019 - 17:03

Ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 11 PermendesaPDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 Pasal 12, menyebutkan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Berlangganan Pedoman