Pedoman Peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019

Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2019 diterbitkan oleh Sekretariat Negara, dengan surat bernomor B-780/M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2019 bertanggal 23 Juli 2019.
Peraturan LKPP No 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan PBJ Pemerintah
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah diterbitkan LKPP dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditetapkan oleh Kepala LKPP Agus Prabowo pada tanggal 8 Juni 2018.
Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2018. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, dan mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
Permensos 29/2017, Perubahan Atas Permensos 16/2017, Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah Permensos yang mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167).
Permensos 12 tahun 2018, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Disabilitas Mental
Pedoman pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental. Pedoman pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental adalah untuk mencegah dan menangani pemasungan bagi penyandang disabilitas mental serta mendukung gerakan stop pemasungan bagi penyandang disabilitas mental.
Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional 2019
Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2019 diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hari Anak Nasional tahun 2019 akan dipusatkan di Lapangan Karebosi, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Selasa, 23 Juli 2019. Tema besar HAN 2019 adalah Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak. Tagline yang akan di dengungkan adalah : Kita Anak Indonesia, Kita Gembira! #KitaGembira untuk mengajak seluruh warga Indonesia merayakan dan merenungkan kembali tentang pelindungan anak dalam keluarga.
Permendikbud 48 Tahun 2018 tentang Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing
Persyaratan dan tata cara permohonan izin penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia oleh pihak asing, saat ini mulai diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing.
Permendikbud 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah
Penggunaan, Tata Cara, Jenis, Warna dan Model Pakaian Seragam Sekolah tingkat Dasar, Menengah Pertama hingga Menengah Atas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah. Permendikbud 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuha pada tanggal 9 Juni 2014.
PermenLHK P.21/menlhk/setjen/kum.1/4/2019, Hutan Adat Dan Hutan Hak
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/menlhk/setjen/kum.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak ditetapkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada tanggal 29 April 2019. PermenLHK P.21/menlhk/setjen/kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak mulai berlaku setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 10 Mei 2019 di Jakarta. Berbagai jenis pengertian hutan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah:
Permenperin 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau
Peraturan Menter! Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1775, dengan kata kunci Kemenperin. Industri Hijau. Sertifikasi, Pencabutan. Peraturan Menter!
PermenPPPA 5 Tahun 2015, Penyediaan Sarana Kerja Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja
Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja. PermenPPPA 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja ditetapkan Menteri PPPA Yohana Yembise pada tanggal 27 Mei 2015.
Perpres 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja
Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Januari 2019 menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyakit Akibat Kerja. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18 pada tanggal 29 Januari 2019 di Jakarta.
Permensos 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Pedoman Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Permensos 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diperlukan adanya standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
Permenpar 11/2015, Pemberlakuan SKKNI Pariwisata
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata ini ditetapkan oleh Menpar Arief Yahya pada tanggal 6 Juli 2015.
Permenpar 20 tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat
Usaha Pariwisata dalam Permenpar 20 tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Usaha Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang tersertifikasi, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
Permenpar 7/2016, Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi
Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi telah ditandatangani Menpar Arief Yahya pada tanggal 15 Juni 2016. Permenpar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi diundangkan di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 910 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 201 Juni 2016.
Berlangganan Pedoman