Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran jogloabang Sab, 06/22/2019 - 12:28

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran ditetapkan Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 22 April 2019 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 492 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana pada 8 Mei 2019 di Jakarta.

Permendikbud 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 14 Desember 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada 20 Desember 2018. Sehingga Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan mulai diberlakukan.
Permendikbud No. 46 Tahun 2018, Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan
Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan ditetapkan oleh Menteri Muhadjir Effendy dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan. Permendikbud No. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan ditandatangani Mendikbud dan diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan KEmenkumham dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1821 pada tanggal 31 Desember 2018 di Jakarta. Sebagaimana juga diamanatkan oleh UU Pemajuan Kebudayaan.
Permendikbud 45 Tahun 2018, Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
Sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. Pada 31 Desember 2018 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
Perpres 65 Tahun 2018, Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan
Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 13 Agustus 2018 menetapkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. Perpres 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 133 oleh Yasonna H. Laoly Menkumham RI dan diberlakukan.
Permenkumham 8 Tahun 2018, Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah jogloabang Sen, 06/17/2019 - 16:42

Biaya jasa hukum untuk pendirian PT bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur standarnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Permenkumham Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Permenkumham No 8 Tahun 2018 ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 15 Maret 2018 dan diundangkan oelh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 397 pada tanggal 20 Maret 2018 di Jakarta.

Permenkeu 61/PMK.07/2019, Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi jogloabang Sen, 06/17/2019 - 08:34

Intervensi pencegahan stunting terintegrasi hingga ke tingkat Desa. Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2019 ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 13 Mei 2019 dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 530.

Permentan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah
Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10 2011 tentang Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.
Permenkes No 4 Th 2019, Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Nila Farid Moeloek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2019 menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Permenkes No 4 Tahun 2019 ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Widodo Ekatjahjana pada tanggal 31 Januari 2019 di Jakarta.
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Permen Desa PDTT 16 tahun 2018
UPDATE Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dicabut dan diganti dengan Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa jogloabang Kam, 08/23/2018 - 03:09

Pengelolaan Keuangan Desa kembali diubah. Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Permen LHK No P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018, Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim jogloabang Rab, 03/21/2018 - 02:49

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada tanggal 22 Februari 2018 menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim. Permen LHK Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim ini diundangkan di Jakarta pada 6 Maret 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342 oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI.

Perpres 13 tahun 2013, Berantas Cuci Uang
Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Maret 2018 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.
Permentan No 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian
Perpres 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter jogloabang Sel, 02/27/2018 - 04:16
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
Keluarga -- 8
Masyarakat -- 8
Kehidupan Sosial -- 9
Prestasi -- 8
Individu -- 10
Permendagri 84 tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa
SOTK Desa diatur dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang SOTK Desa diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 6. Permendagri SOTK Desa menuntut aturan dari Bupati/Walikota tentang penetapan SOTK Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa selambat-lambatnya harus ada satu tahun sejak Permendagri 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa diundangkan pada 5 Januari 2016.
Berlangganan Pedoman