Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bidang Pembangunan Desa jogloabang Sab, 01/27/2018 - 17:17
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bidang Pembangunan Desa
Tujuan dan Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 jogloabang Sab, 01/27/2018 - 15:11
Tujuan dan Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permendesa PDTT 19 tahun 2017.
Landasan Hukum Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018 jogloabang Sab, 01/27/2018 - 14:32
Landasan Hukum dan Ketentuan Umum dalam Permendesa No 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa jogloabang Kam, 01/18/2018 - 22:17
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa
Perubahan Rincian Dana Desa 2018, Permenkeu 226/PMK.07/2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada 29 Desember 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1971 tanggal 29 Desember 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Widodo Ekatjahjana.
Tahapan Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017
Peraturan Baru tentang Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Standar Kompetensi Pekerja Sosial di Indonesia
Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2017 pada tanggal 11 Juli 2017 setelah sehari sebelumnya ditandatangani oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada 10 Juli 2017.
Permendesa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa suryaden Kam, 01/11/2018 - 21:08
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
PP 45 Tahun 2017, Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah suryaden Kam, 01/11/2018 - 04:02
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Laporan Kepala Desa jogloabang Min, 01/07/2018 - 23:46
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1099 pada 29 Juli 2016
Administrasi Pemerintahan Desa jogloabang Jum, 12/29/2017 - 04:29

Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tanggal 11 Juli 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tentang Administrasi Pemerintahan Desa ini diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1100 dan mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.

Buku Pintar Dana Desa
Buku Pintar Dana Desa diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berbarengan dengan Buku Saku Dana Desa. Keduanya sama yaitu bagaimana caranya menjadikan Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat : menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan. Sesuai dengan keinginan pemerintah saat ini yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Memang itulah Program Nawacita yang diusung oleh Pemerintah Indonesia saat sekarang dengan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa jogloabang Sel, 12/05/2017 - 02:17

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa saat ini sudah berumur 4 tahun. UU 6 tahun 2014 tentang Desa ini sah di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2014 Nomor 7 pada 15 Januari 2014. Desa mulai berbenah dan mendapatkan alokasi Dana Desa yang cukupan. Untuk mendampingi dan melaksanakan amanat UU Desa saat ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan.

Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain:

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa jogloabang Sel, 12/05/2017 - 01:29

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Berlangganan Pedoman