Permenkeu 61/PMK.07/2019, Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Intervensi pencegahan stunting terintegrasi hingga ke tingkat Desa. Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2019 ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 13 Mei 2019 dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 530.
Permentan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah jogloabang Sab, 06/15/2019 - 10:25

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10 2011 tentang Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.

Permenkes No 4 Th 2019, Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Nila Farid Moeloek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2019 menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Permenkes No 4 Tahun 2019 ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Widodo Ekatjahjana pada tanggal 31 Januari 2019 di Jakarta.
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Permen Desa PDTT 16 tahun 2018 jogloabang Rab, 11/28/2018 - 08:44

UPDATE

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dicabut dan diganti dengan Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa kembali diubah. Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.
Permen LHK No P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018, Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim jogloabang Rab, 03/21/2018 - 02:49

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada tanggal 22 Februari 2018 menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim. Permen LHK Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim ini diundangkan di Jakarta pada 6 Maret 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342 oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI.

Perpres 13 tahun 2013, Berantas Cuci Uang
Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Maret 2018 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.
Permentan No 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian jogloabang Sab, 03/03/2018 - 05:45
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian
8.6
Perpres 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
Permendagri 84 tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa jogloabang Sen, 02/26/2018 - 03:56

SOTK Desa diatur dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang SOTK Desa diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 6. Permendagri SOTK Desa menuntut aturan dari Bupati/Walikota tentang penetapan SOTK Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa selambat-lambatnya harus ada satu tahun sejak Permendagri 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa diundangkan pada 5 Januari 2016.

Juknis BOS pada Madrasah TA 2018
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah tahun Anggaran 2018 ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018
Lampiran Peraturan Bawaslu tentang Pemantau Pemilu
Peraturan tentang Pemantauan Pemilu dari Bawaslu ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Abhan pada tanggal 17 Januari 2018 dan diundangkan di Jakarta pada 25 Januari 2018 oleh Dirjen Peraturan-undangan Widodo Ekatjahjana. Peraturan Bawaslu tentang Pemantauan Pemilu dilengkapi dengan Lampiran yang berisi Kodet Etik Pemantau, hingga Panduan Teknis Pemantauan Pemilu di Indonesia.
Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178 berisi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.
Perpres 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
Peraturan Presiden tentang SNKI tersebut adalah Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 1 September 2016
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 17 Januari 2018. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 oleh Widodo EKatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI pada 26 Januari 2018, di Jakarta. Pasal 18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pembinaan dan Pengawasan Industri Kopi Luwak
Setelah Proses Produksi Kopi Luwak sesuai Prinsip Kesejahteraan Hewan dibahas, maka bahasan selanjutnya dalam Lampiran Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan adalah Pengawasan dan Pembinaan Industri Kopi Luwak
Berlangganan Pedoman