Permenkeu 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa diubah untuk kedua kalinya dengan Permenkeu 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa bermaksud untuk untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa.
Permenkeu 40 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkeu 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Pandemi COVID-19 dan Pengelolaan Dana Desa direspon oleh Pemerintah. Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 40 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkeu 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pandemi Corona Virus sangat membahayakan perekonomian dan stabilitas keuangan karena protokol kesehatan yang mengharuskan jaga jarak, karantina, dan mengurangi aktivitas kehidupan yang berakibat fatal pada kehidupan dan roda perekonomian. Trilyunan rupiah amblas untuk menghadapi Pandemi 2020 ini.
Keputusan Menteri Desa Nomor 63 tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa
Mensikapi New Normal karena Pandemi yang berkepanjangan tanpa solusi ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan sebuah Keputusan Menteri. Keputusan tersebut termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa. Keputusan Menteri Desa Nomor 63 tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa dilengkapi dengan Lampiran yang isinya protokol dan infografis.
Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diterbitkan Kementerian Desa dalam rangka menyikapi Pandemi COVID-19 di tahun 2020. Desa mengalami banyak perubahan sikap dan suasana sehungan dengan banyaknya masyarakat yang harus tetap sehat, terhindar dari wabah, dan tetap bekerja menghasilkan nafkah untuk keluarga.
Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020
Kementerian Desa menerbitkan Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.
Buku Saku Desa Tangguh COVID-19
Center for Tropical Medicine Universitas Gadjah Mada menerbitkan Buku Saku Desa Tangguh COVID-19. Buku Saku Desa Tangguh COVID-19 ini mengacu pada referensi dari Kementerian Kesehatan RI, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia - WHO, dan Centers for Disease Control dan Prevention - CDC.
SE Mendes PDTT 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE Mendes PDTT tentang Desa Tanggap COVID-19 dan PKTD
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan kembali Surat Edaran Mendes PDTT 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE Mendes PDTT tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai. SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa memiliki maksud untuk memberi acuan kepada Desa untuk Tanggap COVID-19, dan Padat Karya Tunai di Desa dengan menggunakan Dana Desa.
SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai. SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa memiliki maksud untuk memberi acuan kepada Desa untuk Tanggap COVID-19, dan Padat Karya Tunai di Desa dengan menggunakan Dana Desa.
PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI
PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia - BP2MI - adalah Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanakan Ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 49 Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah dana APBN bagi Desa, ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
Pendampingan Masyarakat Desa diatur kembali dengan Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Peraturan Menteri ini mencabut dan menggantikan Permendesa PDTT 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, dengan alasan untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum.
PermenDesaPDTT 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
PermenDesaPDTT 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diterbitkan untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif dan berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah, perlu menyusun pedoman tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Musyawarah Desa
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Musyawarah Desa ada dalam Lampiran II Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa melengkapi Petunjuk Teknis Musyawarah Desa adalah Juknis Musdes dalam Lampiran I Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Petunjuk Teknis Musyawarah Desa
Petunjuk Teknis Musyawarah Desa adalah Juknis Musdes dalam Lampiran I Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
Musyawarah Desa diatur dengan Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musyawarah Desa biasanya disingkat dengan Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Warga negara yang rentan dengan administrasi kependudukan adalah permasalahan dan perlu mendapatkan jaminan dan akses dokumen kependudukan melalui pendataan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan. Hal ini diatur dengan Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
Berlangganan Pemdes