Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 jogloabang Jum, 09/20/2019 - 05:32

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 diatur Kementrian Desa PDTT dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. PermendesaPDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ditetapkan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo pada tanggal 2 September 2019 di Jakarta.

Perda Banyuwangi Nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Wisata

Pelaksanaan pembangunan desa wisata perlu didukung iklim yang kondusif dalam pembangunan desa wisata yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, maka Kabupaten/Kota perlu menetapkan peraturan daerah tentang desa wisata. Agar pembangunan desa wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat pedesaan dan kebersamaan dalam keragaman.
Perda Jateng 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah
Apa itu Desa Wisata? Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat. Selama ini belum ada dasar yang jelas tentang Desa Wisata dan Pemberdayaan Desa Wisata.
UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Penyelenggaraan Pemerintahan diatur dengan sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PermendesaPDTT 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi jogloabang Sen, 08/05/2019 - 03:38

Pola usaha pokok transmigrasi adalah kegiatan usaha transmigran yang dikembangkan di kawasan transmigrasi sesuai dengan potensi daerah serta bakat dan kemampuan transmigran, meliputi kegiatan usaha primer, kegiatan usaha sekunder, dan kegiatan usaha tersier. Kegiatan Usaha Primer adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka menghasilkan bahan baku.

UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas jogloabang Min, 08/04/2019 - 07:37

Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Lampiran UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, terjemahan Pembukaan CRPD huruf (e).

UU 6 tahun 2014 tentang Desa
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa jogloabang Jum, 08/02/2019 - 02:00

Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa adalah acuan perencanaan, penentuan spesifikasi teknis dan perhitungan standar harga satuan untuk pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya di desa.

Permendagri 51 Tahun 2018 tentang Pencabutan Permendagri Bidang Pemerintahan Desa Tahap III
Pada tanggal 2 Juli 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap III. Pencabutan Permendagri Bidang Pemerintahan Desa Tahap III ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 895 pada tanggal 16 Juli 2018 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana di Jakarta, dan mulai diberlakukan.
Perbup Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tata cara pemilihan Kepala Desa diatur dengan peraturan Bupati.
Perda Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Perbup Boyolali 21 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diatur hingga dengan Peraturan Bupati. Setelah Daerah menyusun Peraturan Daerah maka Bupati menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Dengan Peraturan Bupati ini maka Pemilihan Kepala Desa dapat memilih untuk menggunakan E-Voting seperti yang dilakukan di Kabupaten Boyolali, pada saat Pilkades Serentak. Untuk itulah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa bisa menjadi referensi untuk dipelajari.
Perda Boyolali 8/2017 tentang Perubahan Atas Perda 11/2015 tentang Pilkades
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Perda Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
Perda tentang Pemilihan Kepala Desa adalah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I
Berlangganan Pemdes