Panduan Padat Karya Tunai Dana Desa

Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Cash for Work atau Padat Karya Tunai yang diarusutamakan oleh Pemerintah pada tahun 2018 ini menjadi laporan utama Majalah Media Keuangan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Ketentuan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018 jogloabang Sel, 01/30/2018 - 02:21
Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018
Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bidang Pembangunan Desa jogloabang Sab, 01/27/2018 - 17:17
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bidang Pembangunan Desa
Tujuan dan Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 jogloabang Sab, 01/27/2018 - 15:11
Tujuan dan Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permendesa PDTT 19 tahun 2017.
Landasan Hukum Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018 jogloabang Sab, 01/27/2018 - 14:32
Landasan Hukum dan Ketentuan Umum dalam Permendesa No 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Kepmendesa PDTT No 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan 17000 Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi jogloabang Sab, 01/20/2018 - 12:01
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Tata Cara Pengalokasian dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Perubahan Rincian Dana Desa 2018, Permenkeu 226/PMK.07/2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada 29 Desember 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1971 tanggal 29 Desember 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Widodo Ekatjahjana.
Tahapan Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017
Peraturan Baru tentang Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Permendesa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa suryaden Kam, 01/11/2018 - 21:08
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
Tata Cara Mendirikan BUMDESa
Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Laporan Kepala Desa jogloabang Min, 01/07/2018 - 23:46
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1099 pada 29 Juli 2016
Administrasi Pemerintahan Desa jogloabang Jum, 12/29/2017 - 04:29

Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tanggal 11 Juli 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tentang Administrasi Pemerintahan Desa ini diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1100 dan mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.

Berlangganan Pemdes