Perubahan Rincian Dana Desa 2018, Permenkeu 226/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada 29 Desember 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1971 tanggal 29 Desember 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Widodo Ekatjahjana.
Tahapan Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017
Peraturan Baru tentang Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Permendesa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
Standar Nasional untuk Perpustakaan Desa
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa / Kelurahan
Tata Cara Mendirikan BUMDESa
Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Laporan Kepala Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1099 pada 29 Juli 2016
Administrasi Pemerintahan Desa
Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tanggal 11 Juli 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tentang Administrasi Pemerintahan Desa ini diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1100 dan mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Permendagri 83 tahun 2015
Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 2 Agustus 2017 dan diundangkan di Jakarta oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham tanggal 5 September 2017 dalam Lembaran Berita Negara Nomor 1223 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Panduan Prioritas Dana Desa 2018 bidang Kesehatan
Setiap tahun Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pastinya mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk periode tahun selanjutnya. Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur melalui Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018.
Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa saat ini sudah berumur 4 tahun. UU 6 tahun 2014 tentang Desa ini sah di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2014 Nomor 7 pada 15 Januari 2014. Desa mulai berbenah dan mendapatkan alokasi Dana Desa yang cukupan. Untuk mendampingi dan melaksanakan amanat UU Desa saat ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan. Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain:
Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa
Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ada untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendampingan Desa.
Permendesa 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Musyawarah Desa
Permendesa 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Musyawarah Desa telah dicabut dan diganti dengan Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Diundangkan dalam Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 159 pada 30 Januari 2015 setelah ditandatangani Menteri Desa pada 28 Januari 2015 di Jakarta.
Permendesa No. 1/ 2015 : Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Permendesa No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dikeluarkan oleh Menteri Desa pertama yaitu Marwan Jafar pada 28 Januari 2015 dan diundangkan dalam Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 158 pada tanggal 30 Januari 2015.
Perka LKPP No. 22/2015, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Peraturan Kepala LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Perka LKPP Nomor 22 tahun 2015 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2015 Oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan diundangkan tanggal 8 Oktober 2015 dalam Berita Negara tahun 2015 Nomor 1506.
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.07/2017
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada 4 April 2017 dan diundangkan di Jakarta pada Berita Negara RI tahun 2017 Nomor 537 tanggal 4 April 2017. PMK 50/PMK.07/2017 merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016 yang sebelumnya merevisi PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan TKDD.
Berlangganan Pemdes