Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo pada 2 Agustus 2017 menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa . Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1222, 2017 dengan judul Kemendagri, Pengangkatan dan Pemberhentian Kades.
Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan aturan Pilkades
Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES. Permendagri No 65 Tahun 2017 Tentang Pilkades atau tentang Perubahan Atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang baru ini mengubah dan mengapus beberapa hal yang ada di Permedagri lama. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015.
Indikator dan Metode Pemilihan Desa Padat Karya Tunai 2018 jogloabang Min, 11/19/2017 - 23:27

 

Pidato Presiden Joko Widodo tentang Prioritas Penggunaan Desa tahun depan yang harus mengacu pada pemerataan pekerjaan dan perputaran uang di Desa seperti yang dikatakannya pada Rakernas Nasdem maupun pada Sarasehan Nasional DPD RI tentang program padat karya di desa. Menjadi bahasan serius untuk dapat kita ketahui bersama bagaimana rencana penerapan program padat karya di desa tersebut.

 

Pola Baru Pendistribusian Dana Desa
Apa yang di sampaikan Presiden Joko Widodo pada Rakernas Nasdem adalah hal yang serius. Tentang pola baru pendistribusian dana desa pun Presiden menjelaskan kepada DPA dalam Sarasehan Nasional DPD DI hari ini. Pengelolaan dana desa akan diprogramkan seperti program cash for work atau padat karya tunai. Dana desa untuk program padat karya di desa-desa ini akan diberikan ke desa untuk dapat dikelola secara swakelola. Anggaran dana desa tahun depan sebesar 60 trilyun rupiah.
Jokowi : Penggunaan Dana Desa 2018 jogloabang Rab, 11/15/2017 - 21:39

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018, Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih konsisten dengan pernyataannya bahwa 20 T, 60 T dan 80 T rupiah uang negara yang dikucurkan untuk Desa tahun depan adalah agar peredaran uang di desa digunakan oleh masyarakat Desa. Bahkan Penggunaan Dana Desa di 2018 menurutnya, Presiden Jokowi, akan didorong untuk memperluas dan memperlebar kesempatan bekerja di desa.

Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak
Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak adalah buku yang cukup bagus dan menantang bagi para pegiat desa maupun warga desa yang ingin membangun desanya. Menantang karena kemungkinan konteks dan permasalahan desanya berlainan dengan apa yang dituliskan dalam buku ini. Sehingga perlu kreatifitas dan pengembangan yang mengacu pada hak-hak warga masyarakat.
PermenDPDTT No 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa 2018
Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ditandatangani oleh Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di Jakarta pada tanggal 22 September 2017 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ini diundangkan untuk dapat diberlakukan pada tanggal 29 September 2017 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359.
Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
Permendagri 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa suryaden Jum, 09/02/2016 - 03:13

Menurut BIG - Badan Informasi Geospasial batas desa/kalurahan ketika ditetapkan adalah cikal bakal bagi penetapan dan penegasan batas pada level di atasnya, bahkan BIG juga mengatakan bahwa penetapan batas desa adalah awal pembangunan Indonesia. Untuk penetapan dan pemetaan batas Desa ini BIG adalah garda terdepan dan metodenya langsung diadopsi pada peraturan-peraturan pemerintah untuk menetapkan batas desa yaitu dengan metode kartometris.

Permendagri 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 30 Juni 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2016 Nomor 1037 pada tanggal 15 Juli 2016 di Jakarta.
Permenkeu 49/PMK.07/2016, Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
Peraturan ini sudah tidak berlaku dan dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
Permenkeu No 48/PMK.07/2016, Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Permenkeu 48/PMK.07/2016 mencabut Permenkeu No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Permenkeu No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BAB X Ketentuan Penutup Pasal 123).
PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
Indeks Desa Membangun adalah terusan dari Data Potensi Desa tahun 2014 yang diberlakukan sebagai baseline Data Dasar Pembangunan Desa. Jumlah Desa saat ini mencapai 74.749 Desa (Kemdagri, 2015) dan diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat Desa. Sementara itu data Potensi Desa (Podes) Tahun 2014 masih menjangkau 73.709 Desa. sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengentaskan 5000 desa tertinggal dan meningkatkan minimal 2000 Desa Mandiri sesuai RPJMN 2015 - 2019.
Permendesa 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan suryaden Rab, 04/06/2016 - 20:59

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Hal ini dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

PP 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Maret 2016 menandatangani Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Perubahan Pertama dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015. Dimana pada perubahan pertama PP 60/2014 poin pentingnya adalah:
Aplikasi Keuangan Desa Kabupaten Banyuwangi suryaden Sen, 03/21/2016 - 14:39

Inovasi Keuangan Desa di Banyuwangi dengan support Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah contoh praktik pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kesadaran Kabupaten dalam hal ini Banyuwangi dipimpin oleh Bupati H. Abdullah Azwar Annas merespon dengan cepat bagimana mengimplementasikan UU Desa secara bagus sebagai payung hukum terhadap Desa untuk dapat melaksanakan pembangunan Desa. Apa yang dilakukan Azwar Anas Bupati Banyuwangi adalah Membangun Desa. Untuk membantu masyarakat Desa melakukan kegiatan Desa Membangun.

Berlangganan Pemdes