Kementrian Dalam Negeri RI menerbitkan Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa pada 3 Januar 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 156 pada 23 Januari 2017. Permendagri dengan 10 BAB dan 29 Pasal ini mengatur tentang urusan pemerintahan desa dalam melayani kepentingan masyarakat desa. Sebagaimana wajah desa adalah wajah negara, Pelayanan Desa akhirnya memiliki Standar Pelayanan Desa Minimal yang bisa mempermudah masyarakat dalam berdesa.

Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa ditandatangani dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada 3 Januari 2017 dan diundangkan pada tanggal 23 Januari 2017 dan diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 155. Permendagri 1/2017 tentang Penataan Desa mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo. Program Inovasi Desa ini akan dibiayai seluruhnya dengan Pinjaman uang dari International Bank For Reconstruction And Development (Loan Number) nomer 8217-ID antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Penerima manfaat utama dari Program Inovasi Desa - PID adalah DEsa dan Penyedia Jasa Layanan Teknis yang terkait dengan ketentuan dalam PID atau Program Inovasi Desa.

Alokasi Dana Desa dan transfer Belanja Daerah yang berada dalam UU APBN 2018 telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI dan menyepakati target pendapatan negara sebesar Rp. 1.894,7 triliun dengan pagu belanja negara Rp. 2.220,7 triliun. Angka tersebut di dalamnya terdapat angka untuk transfer ke daerah dan alokasi dana desa senilai Rp. 766,2 Triliun.

Permendagri - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada tanggal 10 Oktober 2017 dan diundangkan di Jakarta dalam Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1444 oleh DItjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 18 Oktober 2017.

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo pada 2 Agustus 2017 menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa . Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1222, 2017 dengan judul Kemendagri, Pengangkatan dan Pemberhentian Kades.

Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES. Permendagri No 65 Tahun 2017 Tentang Pilkades atau tentang Perubahan Atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang baru ini mengubah dan mengapus beberapa hal yang ada di Permedagri lama. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015.

Pidato Presiden Joko Widodo tentang Prioritas Penggunaan Desa tahun depan yang harus mengacu pada pemerataan pekerjaan dan perputaran uang di Desa seperti yang dikatakannya pada Rakernas Nasdem maupun pada Sarasehan Nasional DPD RI tentang program padat karya di desa. Menjadi bahasan serius untuk dapat kita ketahui bersama bagaimana rencana penerapan program padat karya di desa tersebut.

Apa yang di sampaikan Presiden Joko Widodo pada Rakernas Nasdem adalah hal yang serius. Tentang pola baru pendistribusian dana desa pun Presiden menjelaskan kepada DPA dalam Sarasehan Nasional DPD DI hari ini. Pengelolaan dana desa akan diprogramkan seperti program cash for work atau padat karya tunai. Dana desa untuk program padat karya di desa-desa ini akan diberikan ke desa untuk dapat dikelola secara swakelola. Anggaran dana desa tahun depan sebesar 60 trilyun rupiah. Berikut adalah Pers Release Kepresidenan tentang hal tersebut:

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018, Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih konsisten dengan pernyataannya bahwa 20 T, 60 T dan 80 T rupiah uang negara yang dikucurkan untuk Desa tahun depan adalah agar peredaran uang di desa digunakan oleh masyarakat Desa. Bahkan Penggunaan Dana Desa di 2018 menurutnya, Presiden Jokowi, akan didorong untuk memperluas dan memperlebar kesempatan bekerja di desa.

Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak adalah buku yang cukup bagus dan menantang bagi para pegiat desa maupun warga desa yang ingin membangun desanya. Menantang karena kemungkinan konteks dan permasalahan desanya berlainan dengan apa yang dituliskan dalam buku ini. Sehingga perlu kreatifitas dan pengembangan yang mengacu pada hak-hak warga masyarakat.

Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ditandatangani oleh Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di Jakarta pada tanggal 22 September 2017 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ini diundangkan untuk dapat diberlakukan pada tanggal 29 September 2017 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Menurut BIG - Badan Informasi Geospasial batas desa/kalurahan ketika ditetapkan adalah cikal bakal bagi penetapan dan penegasan batas pada level di atasnya, bahkan BIG juga mengatakan bahwa penetapan batas desa adalah awal pembangunan Indonesia. Untuk penetapan dan pemetaan batas Desa ini BIG adalah garda terdepan dan metodenya langsung diadopsi pada peraturan-peraturan pemerintah untuk menetapkan batas desa yaitu dengan metode kartometris.