Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa saat ini sudah berumur 4 tahun. UU 6 tahun 2014 tentang Desa ini sah di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2014 Nomor 7 pada 15 Januari 2014. Desa mulai berbenah dan mendapatkan alokasi Dana Desa yang cukupan. Untuk mendampingi dan melaksanakan amanat UU Desa saat ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan.

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ada untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendampingan Desa.

Permendesa 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Musyawarah Desa telah dicabut dan diganti dengan Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Diundangkan dalam Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 159 pada 30 Januari 2015 setelah ditandatangani Menteri Desa pada 28 Januari 2015 di Jakarta.

Permendesa No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dikeluarkan oleh Menteri Desa pertama yaitu Marwan Jafar pada 28 Januari 2015 dan diundangkan dalam Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 158 pada tanggal 30 Januari 2015.

Peraturan Kepala LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Perka LKPP Nomor 22 tahun 2015 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2015 Oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan diundangkan tanggal 8 Oktober 2015 dalam Berita Negara tahun 2015 Nomor 1506.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada 4 April 2017 dan diundangkan di Jakarta pada Berita Negara RI tahun 2017 Nomor 537 tanggal 4 April 2017. PMK 50/PMK.07/2017 merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016 yang sebelumnya merevisi PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan TKDD.

Pemerintah mengeluarkan Buku Saku Dana Desa setebal 98 halaman + 3. Ditandatangani sendiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Buku ini sangat lengkap didalamnya mencakup peraturan-peraturan dari Pemerintah hingga bagaimana mengalokasikan dan pengawasan dana desa. Pemerintah berniat baik agar Desa dapat melaksanakan programnya dengan maksimal, sehingga mempublish berbagai aturan agar dapat diketahui dan dijalankan dengan mudah. Sehingga meminimalisir terjadinya kebingungan dalam penggunaan Dana Desa. Berikut adalah Sambutan dari Menteri Keuangan:

Kementrian Dalam Negeri RI menerbitkan Permendagri 2 tahun 2017 tentang SPM Desa pada 3 Januar 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 156 pada 23 Januari 2017. Permendagri dengan 10 BAB dan 29 Pasal ini mengatur tentang urusan pemerintahan desa dalam melayani kepentingan masyarakat desa. Sebagaimana wajah desa adalah wajah negara, Pelayanan Desa akhirnya memiliki Standar Pelayanan Desa Minimal yang bisa mempermudah masyarakat dalam berdesa.

Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa ditandatangani dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada 3 Januari 2017 dan diundangkan pada tanggal 23 Januari 2017 dan diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 155. Permendagri 1/2017 tentang Penataan Desa mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo. Program Inovasi Desa ini akan dibiayai seluruhnya dengan Pinjaman uang dari International Bank For Reconstruction And Development (Loan Number) nomer 8217-ID antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Penerima manfaat utama dari Program Inovasi Desa - PID adalah Desa dan Penyedia Jasa Layanan Teknis yang terkait dengan ketentuan dalam PID atau Program Inovasi Desa.

Alokasi Dana Desa dan transfer Belanja Daerah yang berada dalam UU APBN 2018 telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI dan menyepakati target pendapatan negara sebesar Rp. 1.894,7 triliun dengan pagu belanja negara Rp. 2.220,7 triliun. Angka tersebut di dalamnya terdapat angka untuk transfer ke daerah dan alokasi dana desa senilai Rp. 766,2 Triliun.

Permendagri - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada tanggal 10 Oktober 2017 dan diundangkan di Jakarta dalam Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1444 oleh DItjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 18 Oktober 2017.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 2 Agustus 2017 menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa . Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1222, 2017 dengan judul Kemendagri, Pengangkatan dan Pemberhentian Kades.