Pokja Masyarakat Sipil diluncurkan Kemendesa PDTTrans suryaden Rab, 03/16/2016 - 02:56

Model baru sinergi pemerintah dan masyarakat sipil untuk pembangunan dan pengelolaan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendesa PDTTrans meluncurkan Kelompok Kerja (Pokja) Masyarakat Sipil yang disebut sebagai model baru sinergi sudut pandang pemerintah dan masyarakat terkait pengelolaan desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada bulan Nopember 2015 menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 ini sekaligus mencabut Permendesa PDTTrans Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa 2016
Pemerintah kembali mengeluarkan peraturan tentang aset Desa. Aset Desa ini diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2016 yang diterbitkan pada 15 Januari 2016. Pengelolaan aset Desa ditentukan dalam Permendagri ini sebagai: Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
Peraturan Daerah tentang Produk Hukum di Desa suryaden Rab, 03/02/2016 - 20:38

Undang-undang Desa atau Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa banyak sekali perubahan, salah satunya terhadap peraturan daerah tentang produk hukum di desa. Sehingga Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi semangat dan substansinya tentang Produk Hukum di Desa perlu disesuaikan kembali dan salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa.

Dasar Hukum Mendirikan BUM Desa suryaden Rab, 03/02/2016 - 16:13

Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa adalah sebuah kesempatan yang membuka lebar Desa untuk bergerak dalam bidang ekonomi secara mandiri. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sudah saatnya dengan BUMDesa ini desa-desa bisa bergerak dalam bidang ekonomi secara mandiri untuk memakmurkan desanya sendiri-sendiri.

Ide, Misi dan Semangat UU Desa
Desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis dan sejahtera merupakan imajinasi tentang desa baru yang ditegaskan oleh UU Desa, sebagai arah perubahan desa yang berkelan- jutan di masa depan. Perubahan desa memang tidak mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit. Kita bisa berguru dengan pen- galaman lokal. Dari hari ke hari selalu hadir desa inovatif, desa yang berubah, sesuai dengan semangat UU Desa. Buku ini tidak mungkin mengungap satu demi satu desa yang telah melakukan perubahan. Tetapi yang terpenting, perubahan desa itu terjadi karena pembelajaran, pengorganisasian maupun pendampingan.
Pedoman Pelaksanaan Dana transfer ke Desa di Wonosobo
Sebagai gambaran bahwa memang benar untuk melakukan implementasi UU Desa, Kabupaten harus menyiapkan ubo rampe seperti peraturan bupati yang mengatur tata cara pengalokasian, tata cara penetapan dan pembagian besaran dana desa hingga aturan-aturan yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Desa agar dapat melaksanakan implementasi UU Desa dan menggunakan dana desa pada arah yang benar dan terkoordinasi dengan pemerintah di atasnya.
PP 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN
Pada Rabu 29 April 2015 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
Update tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa di sini : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
Permendagri 114 tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa
Pasal 6 ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 40 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60 ayat (4), Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 79, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) dicabut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember 2014 ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diterbitkan untuk melaksanakan Ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 43 Tathun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan perlunya menetapkan Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa.
Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa suryaden Sab, 01/24/2015 - 04:36

Pada 31 Desember 2014 Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Jenis Peraturan yang diatur di Permendagri 111 tahun 2014 ini adalah tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan di Desa tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 tetap dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BUM Desa
Apa yang dimaksud dengan BUM Desa, BUMDes, atau Badan Usaha Milik Desa?, dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 bahwa "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa." Posisi dan Sifat BUMDes dijelaskan pada Pasal aturan Penjelasan UU Desa:
Gerakan Desa Membangun usulkan nama domain desa(dot)id jogloabang Sen, 01/14/2013 - 03:12

Gerakan Desa Membangun mengusulkan nama domain Desa.ID kepada Penyedia Nama Domain Indonesia - PANDI. Aspek-aspek yang melatarbelakangi usulan GDM ada 3 aspek yaitu aspek Yuridis, Sosio Historis dan aspek Teknis. Tidak adanya nama domain internet yang cocok untuk desa dan berbahasa Indonesia cukup rasanya menjadi alasan yang unik dan utama, selaras dengan kebijakan pemerintah untuk penggunaan domain Go.ID yang hanya sampai di tingkat Kabupaten/Kota.

Gerakan Desa Membangun
Tonggak setahun kelakuan GDM akan diperingati di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 6 - 9 Desember 2012. Kesederhanaan dan kebersahajaan orang desa akan selalu dikedepankan dalam memperingati setahun Gerakan arus bawah ini.
Berlangganan Pemdes