Permendagri 114 tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa

Pasal 6 ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 40 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60 ayat (4), Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 79, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) dicabut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember 2014 ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diterbitkan untuk melaksanakan Ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 43 Tathun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan perlunya menetapkan Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa.
Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
Pada 31 Desember 2014 Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Jenis Peraturan yang diatur di Permendagri 111 tahun 2014 ini adalah tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan di Desa tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 tetap dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BUM Desa
Apa yang dimaksud dengan BUM Desa, BUMDes, atau Badan Usaha Milik Desa?, dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 bahwa "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa." Posisi dan Sifat BUMDes dijelaskan pada Pasal aturan Penjelasan UU Desa:
Gerakan Desa Membangun usulkan nama domain desa(dot)id
Gerakan Desa Membangun mengusulkan nama domain Desa.ID kepada Penyedia Nama Domain Indonesia - PANDI. Aspek-aspek yang melatarbelakangi usulan GDM ada 3 aspek yaitu aspek Yuridis, Sosio Historis dan aspek Teknis. Tidak adanya nama domain internet yang cocok untuk desa dan berbahasa Indonesia cukup rasanya menjadi alasan yang unik dan utama, selaras dengan kebijakan pemerintah untuk penggunaan domain Go.ID yang hanya sampai di tingkat Kabupaten/Kota.
Gerakan Desa Membangun
Tonggak setahun kelakuan GDM akan diperingati di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 6 - 9 Desember 2012. Kesederhanaan dan kebersahajaan orang desa akan selalu dikedepankan dalam memperingati setahun Gerakan arus bawah ini.
Berlangganan Pemdes