Pemerintah | Jogloabang

PP 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

jogloabang Kam, 10/24/2019 - 11:55

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memerlukan aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Tags

Peraturan Pemerintah

Perkawinan

PP 75 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

24 Okt, 2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Perlu kita ketahui bahwa Sistem Perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungiawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.

PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

jogloabang Rab, 10/23/2019 - 09:49

Pemerintah berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur inspektorat Daerah dan rumah sakit Daerah. Dalam perkembangannya, pengaturan inspektorat Daerah belum mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pengaturan rumah sakit Daerah belum mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Tags

PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

jogloabang Sel, 10/22/2019 - 18:42

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terbit karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Tags

Peraturan Pemerintah

Sistem Elektronik

Transakasi Elektroni

Tanda Tangan Elektronik

PP 70 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

jogloabang Sab, 10/12/2019 - 08:39

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah aturan pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Tags

Penyandang Disabilitas

PP 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan

jogloabang Kam, 10/10/2019 - 02:05

Pengelolaan Tenaga Kesehatan meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan. Perencanaan Tenaga Kesehatan diselenggarakan sebagai upaya sistematis untuk dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan, dan menjadi acuan dalam upaya pemenuhan, pemerataan, dan penyesuaian kapasitas produksi Tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan yang memadai secara kuantitas, kualitas, aman, dan terjangkau juga merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tags

PP 69 tahun 2019 tentang Pulau Karantina

Pulau, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2019 tentang Pulau Karantina

jogloabang Rab, 10/09/2019 - 01:13

Pulau Karantina adalah suatu pulau yang terisolasi dari wilayah pengembangan budi daya ternak, yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah untuk keperluan pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit hewan yang dapat ditimbulkan dari pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebelum dilalulintasbebaskan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan peternakan. Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.

Tags

PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

08 Okt, 2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

04 Okt, 2019

Untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

PP 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah

02 Okt, 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261).

PP 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Sawah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian

jogloabang Rab, 10/02/2019 - 01:42

Jaminan Luasan Lahan Pertanian adalah kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada Petani dalam memperoleh lahan untuk mengembangkan Usaha Tani. Jaminan Luasan Lahan Pertanian diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tags

PP 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak

01 Okt, 2019

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

27 Sep, 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah aturan pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4). Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

26 Sep, 2019

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah:

UU 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU

Anak Bermain Angklung, UU 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU

jogloabang Sel, 09/24/2019 - 16:05

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Pertama dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tags

Baca lebih lanjut tentang UU 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU

UU 10 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1/2015 tentang Perubahan Atas UU 30/2002 tentang KPK menjadi UU

19 Sep, 2019

Perjalanan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah lama dan kebijakan hukum yang mendasari pekerjaannya pun mengalami beberapa kali perubahan diantaranya setelah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya mengalami perubahan dengandengan UU No. 3 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsinamun kemudian dicabut dengan UU No. 3 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.

Berlangganan Pemerintah

PP 75 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Social Networks

Joglo Update

Tags