PP 37 tahun 2010 tentang Bendungan

PP 37 tahun 2010 tentang Bendungan merupakan aturan pelaksanaan Pasal 22, Pasal 34, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 tentang Bendungan memiliki latar belakang pemikiran bahwan untuk menyimpan air yang berlebih pada saat musim penghujan agar dapat dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan air dan daya air pada waktu diperlukan, serta mengendalikan daya rusak air maka perlu membentuk waduk yang dapat menampung air.
PP 12 tahun 2010 tentang Litbang Kehutanan, serta Diklat Kehutanan
PP 12 tahun 2010 tentang Litbang Kehutanan, serta Diklat Kehutanan terbit dengan latar belakang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
PP 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian
PP 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan mengenai kenavigasian sebagaimana diatur dalam Pasal 177, Pasal 183 ayat (2), Pasal 184, Pasal 186 ayat (2), Pasal 196, dan Pasal 206 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kenavigasian.
PP 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
PP 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan merupakan pelaksanan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, ketentuan Pasal 23. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut mengenai Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dalam Peraturan Pemerintah. Bentuk penghormatan dan penghargaan tersebut diwujudkan dengan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan oleh Presiden.
PP 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
PP 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menyebutkan dalam Penjelasa Pasal 2 PP 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar bahwa Tanah yang sudah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya.
PP 44 tahun 2010 tentang Prekursor
Penggolongan dan jenis Prekursor, mekanisme penyusunan rencana kebutuhan tahunan secara nasional, pengadaan, impor dan ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, pengawasan serta ketentuan sanksi diatur dengan PP 44 tahun 2010 tentang Prekursor. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan serta penanggulangan penyalahgunaan Prekursor karena menyangkut tugas dan fungsi berbagai sektor terkait diperlukan adanya suatu Peraturan Pemerintah yang menata secara menyeluruh pengaturan Prekursor.
PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebab sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
PP 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
Bela Negara dalam PP 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan Warga Negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman.
PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri
PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri adalah Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara.
PP 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
PP 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi merupakan aturan kelanjutan dari ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan komprehensif. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi akan memberikan dasar hukum dan keterangan yang lebih jelas dan terupdate tentang nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat kita.
PP 74 tahun 2020 tentang LPI
PP 74 tahun 2020 tentang LPI adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 157 ayat (8), Pasal 158 ayat (7), Pasal 159 ayat (6), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166 ayat (10), dan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pengelola Investasi.
PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dengan PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP ini adalah aturan pelaksanaan Pasal 57 UU 9 tahun 2018 tentang PNBP.
PP 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas
Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi menurut PP 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas agar memiliki konsep diri yang tepat sesuai dengan ragam disabilitasnya, menghindari menurunnya kondisi Penyandang Disabilitas baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dan juga penyiapan Penyandang Disabilitas agar mampu memasuki jenjang pendidikan formal dan nonformal, serta penyiapan Penyandang Disabilitas agar dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat secara inklusif.
PP 81 tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani
Pembiayaan Usaha Tani menurut PP 81 tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani adalah pemberian fasilitas Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui Lembaga Perbankan atau Lembaga Pembiayaan untuk kegiatan Usaha Tani. Sedangkan Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
PP 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia
Kebiri Kimia menurut PP 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pemgumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak adalah adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi r
Berlangganan Pemerintah