PP 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Penyelenggaraan Pemerintahan diatur dengan sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PP 51 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Modal Saham PT PLN
Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, pada tanggal 19 Juli 2019. Pemerintah menambahkan penyertaal modal ke PLN sebesar Rp6.500.000.000.000,00 (enam triliun lima ratus miliar rupiah) hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) PP 51 Tahun 2019 tentang penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT PLN.
UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Lampiran UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, terjemahan Pembukaan CRPD huruf (e).
PP 47 tahun 2019 tentang LJK & Kemudahan Sistem Pembiayaan PKP
Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Sistem Pembiayaan PKP adalah sistem yang mengatur pengerahan, pemupukan, penyaluran, dan pemanfaatan dana perumahan dan kawasan permukiman dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana yang dilaksanakan oleh Lembaga Jasa Keuangan dengan atau tanpa kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan.
PP 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru
Guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas dan untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru, menjadi pertimbangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru karena Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional sehingga perlu diubah.
PP 43 tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional
Pemerintah menerbitkan kebijakan untuk mendukung sektor perdagangan luar negeri untuk mendukung tumbuhnya perekonomian nasional dengan dengan program untuk meningkatkan ekspor. Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Presiden Jokowi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional.
PP 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
Aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam PP 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan pada tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta. PP No. 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan diundangkan di Jakarta oleh Menkumham Yasonna H.
PP 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi di tetapkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2014.
PP 13/2015 tentang Perubahan Kedua atas PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Maret 2015. PP 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H.
PP 32/2013 tentang Perubahan Atas PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Standar Nasional Pendidikan 2005 diubah pada tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP 32/2013 tentang Perubahan Atas PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Mei 2013.
PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Nasional Pendididikan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah tentang Dosen ditetapkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 Mei 2009.
PP 18 Tahun 2019, Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS Dan Janda/dudanya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2019 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya ini mulai diberlakukan pada tanggal 13 Maret 2019 setelah diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 46 di Jakarta.
PP 19 Tahun 2019, Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota TNI
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2019 oleh Presiden Joko Widodo.
PP 20 Tahun 2019, Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Polri
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Maret 2019. PP 20 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 13 Maret 2019 oleh Menkumham Yasonna H.
Berlangganan Pemerintah